ACTA Desak KPK Umumkan Secepatnya Calon Kepala Daerah Terindikasi Korupsi

104

Jakarta, Tengokberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk membuka secepatnya nama-nama calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan kini ikut bertarung di arena Pilkada 2018. Sebab bila ditunda-tunda, akan menyemburkan kegaduhan politik dan hukum di masyarakat.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan. “KPK harus buka (nama-nama calon kepala daerah yang terindikasi korupsi) secepatnya supaya tidak ada kegaduhan di masyarakat,” kata Ade Irfan Pulungan kepada tengokberita.com, Selasa (13/3/2018).

tapak, kpk, setnov
ADE IRFAN PULUNGAN

Ade mencontohkan kegaduhan dimaksud di antaranya komentar Menkopolhukam Wiranto yang memohon KPK untuk menunda pengumuman tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi.

Pernyataan Menkopolhukam Wiranto tersebut sebagai bentuk intervensi kekuasaan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebagai pejabat negara, pernyataan Menkopolhukam Wiranto tersebut tidak etis. Seharusnya tidak intervensi apapun yang menyangkut persoalan hukum,” kata Ade.

Pernyataan Wiranto itu malah menimbulkan penafsiran miring. Ade menduga, pernyataan Menkopolhukam Wiranto itu bisa ditafsirkan sebagai pernyataan yang melindungi calon kepala daerah tersangkut korupsi yang kini tengah dibidik KPK.

Menurut Ade, apabila KPK mengumumkan nama sejumlah calon kepala daerah terindikasi korupsi itu setelah Pilkada, malah akan menimbulkan imej negatif bagi KPK sendiri. “Bisa jadi imejnya nanti KPK melakukan pendzoliman terhadap calon kepala daerah yang terpilih, misalnya,” kata Ade.

Dikatakan Ade, rencana KPK yang akan mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang tersangkut korupsi adalah untuk menghasilkan pemimpin yang baik, jujur, dan bersih.

Jika pemimpinnya baik, jujur, bersih akan menghasilkan pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih pula sehingga kesejahteraan rakyat akan tercipta,” Ade menambahkan.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah mengantongi beberapa nama calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 yang berpotensi menjadi tersangka korupsi.  Hampir 90 persen dari nama-nama dimaksud itu bakal ditetapkan KPK sebagai tersangka karena kasus korupsi di masa lalu.

Namun Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meluruskan apa yang disampaikan oleh Agus untuk mencegah kepala daerah lainnya berbuat korupsi. KPK ingin ada perubahan bagi calon kepala daerah di Indonesia.

Kami sepakat hasil pilkada harus berkualitas dan berintegritas,” kata Saut.

Saut pun merinci indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan di angka 37. Karena itu, KPK masih akan berupaya untuk membenahinya, terlebih pesta demokrasi yang sebentar lagi berpotensi menimbulkan praktik-praktik koruptif.  (has)

 

 

 

Bagaimana menurut pembaca?