ACTA Desak Setnov Buka Korupsi Berjamaah KTP-E dalam Pledoi

31

Justice, Tengokberita.com – Sidang perkara korupsi KTP-E yang diduga merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) akan memasuki tahap pembelaan (pledoi). Sidang pledoi tersebut rencananya akan digelar pada Jumat (13/4/2018).

Apa yang akan dilakukan Setnov saat melakukan pembelaan atas dirinya sendiri? Apakah mantan Ketua Umum Partai Golkar ini akan menerima begitu saja tuntutan hukuman selama 16 tahun yang dialamatkan kepadanya?

Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Ade Irfan Pulungan mendesak agar Setnov membuka kasus megakorupsi KTP-E dengan selebar-lebarnya agar kasus ini bisa terungkap ke permukaan secara terang-benderang.

(baca: ICW: Setnov Mendingan ‘Nyanyi’ di Persidangan)

Setnov harus membuka selebar-lebarnya dan seterang-terangnya kasus megakorupsi KTP-E ini dalam sidang pledoi dirinya. Banyak hal yang belum terungkap secara jelas di persidangan dan Setnov harus membukanya di persidangan,” kata Ade Irfan kepada tengokberita.com, Rabu (11/4/2018) malam.

e-ktp, korupsi, setnov
ADE IRFAN PULUNGAN

Persidangan pledoi, kata Ade, merupakan kesempatan bagi Setnov untuk membuktikan bahwa dalam kasus megakorupsi KTP-E ini masih banyak pihak yang diduga terlibat dalam penerimaan aliran uang korupsi tetapi hingga kini masih belum tersentuh hukum.

Banyak nama disebut di persidangan, tetapi hingga sekarang ini belum terjerat hukum meski jelas-jelas orang yang namanya disebut pada persidangan megakorupsi KTP-E sudah mengakui bahwa dirinya menerima aliran dana megakorupsi KTP-E,” kata Ade.

Pada kesempatan itu, Ade juga mempertanyakan, apakah perhitungan KPK soal nilai kerugian yang timbul dari megakorupsi KTP-E sebesar Rp2,3 triliun ini benar? Sebab dari uang yang sejauh ini dikembalikan para pelaku megakorupsi KTP-E ke KPK, jumlahnya belum sebesar angka Rp2,3 triliun.

Menurut Ade, dalam kasus megakorupsi KTP-E, ada dua kategori. Yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam proyek pengadaan KTP-E dan mereka yang tidak terlibat secara langsung namun menerima aliran dana korupsi tersebut sebagai gratifikasi atau bahkan suap. Ada banyak nama dari mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam pengadaan proyek KTP-E yang selama ini disebut dalam persidangan, tetapi hingga saat ini belum dijerat hukum apapun oleh KPK.

Nah ini yang harus dibongkar KPK. Kalau memang benar nilai kerugiannya sebesar Rp2,3 triliun sebagaimana selama ini didengungkan KPK, ya buktikan dong,” kata Ade.

Ade juga mempertanyakan, apakah Setnov merupakan terdakwa terakhir dalam kasus megakorupsi KTP-E? “Merupakan tugas KPK untuk mengungkapnya,” Ade menambahkan. (has)

Bagaimana menurut pembaca?