Ada Apa dengan Pemberantasan Korupsi?

1479

Rechstaat, tengokberita.com – Topik mengenai pemberantasan korupsi sepertinya tak akan pernah surut untuk dibahas. Meskipun tema permasalahan dalam isu korupsi terbilang klasik, namun setiap saat ulasan mengenai isu korupsi dirasakan terus up to date. Ibarat lagu, isu pemberantasan korupsi terus dinyanyikan berulang-ulang, diputar kasetnya, dan manakala lagu itu sudah terdengar usang, dilakukanlah aransemen sehingga suaranya tetap terdengar merdu.

Fenomena tersebut tampaknya menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang kerap diterpa isu korupsi. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir, korupsi menjadi isu strategis dalam penegakkan hukum di negeri ini. Betapa tidak, isu korupsi sebagai bagian yang terintegrasi dengan persoalan kolusi dan nepotisme jua yang menjadi titik anjak pergeseran rezim 20 tahun silam. Isu pemberantasan korupsi, lantaran itu menjadi agenda nasional pemerintah yang tertuang melalui Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Keberadaan TAP MPR tersebut selanjutnya menandai perang terhadap korupsi di era reformasi. Pun halnya politik hukum pemerintah kembali ditata ulang antara lain dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang korupsi No.3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Di dalam konsideran UU No.31 Tahun 1999, disebutkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Marwah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juga tak terlepas dari suasana kebatinan masyarakat Indonesia yang nyaris apatis terhadap pemberantasan korupsi. Faktor kegagalan dari pemberantasan korupsi terutama juga disebabkan karena kegagalan dari segi penegakkan hukum oleh lembaga hukum konvensional yakni, Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu, berdasarkan amanah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 itu pula lahir Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dikenal dengan KPK. Masih berdasarkan undang-undang a quo, tugas dan kewenangan dari KPK itu adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keberadaan KPK sebagai lembaga baru di tengah masyarakat yang mengalami eiforia terhadap pemberantasan korupsi seolah membangkitkan lagi kepercayaan yang nyaris apatis tadi. Lebih-lebih di masa awal terbentuknya KPK, lembaga tersebut mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga mempertontonkan kondisi hukum yang semakin kelam.

Sebut saja kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalitas Suryani terkait dengan penanganan kasus BLBI yang melibatkan bos BDNI oleh Kejaksaan Agung. Kasus tersebut makin medapat sorotan publik lantaran juga mengungkap adanya rekaman percakapan telepon antara Artalita Suryani dengan dua pejabat Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung, masing-masing Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Jamdatun Untung Udji Santoso.

Peristiwa itu pula yang agaknya juga menjadikan trend ke depan bagi KPK dalam mengemban fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi, sehingga upaya represif melalui operasi tangkap tangan (OTT) – dengan diawali tindakan penyadapan – pada gilirannya menjadi salah satu langkah yang cukup diandalkan. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini, entah karena memang korupsinya yang sudah merajalela, atau karena terpengaruh dengan musimnya pencitraan, justru upaya yang kini lebih terlihat adalah upaya represif berupa operasi tangkap tangan. Di satu sisi, kedudukan KPK yang secara filosofi lebih menitikberatkan kepada tugas-tugas yang bersifat supervisi kian tenggelam dan tidak menampakkan diri.

Yang menjadi persoalan bertalian dengan strategi komisi ad hoc itu kemudian adalah bagaimana ketika pelaksanaan tugas tersebut dihadapkan pada persoalan efektifitas dalam hal penegakkan hukum pemberantasan korupsi ? Sejauh mana upaya-upaya represif dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan memberikan kemanfaatan di samping tercapainya keadilan dan juga kepastian ?

Apakah upaya pemberantasan korupsi selamanya hanya akan mengandalkan upaya-upaya penindakan dan kalaupun ada upaya pencegahan hanya sebatas jargon layaknya sebuah kaset yang diputar berulang-ulang ? Dalam pada itu, Prof. Andi Hamzah (2008 : 81) mengatakan suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Isu seputar peneggakan hukum dalam pemberantasan korupsi seperti dipaparkan berikut politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi beberapa hari ke depan akan menjadi topik liputan tengokberita.com. Selamat mengikuti.

Bagaimana menurut pembaca?