Ahli Hukum Pidana: Praperadilan Setnov Dipastikan Gugur

vonis ahok, ahok, penistaan agama, pakar hukum
Dr Rocky Marbun, SH, MH

Jakarta, Tengokberita.com – Sidang perdana perkara korupsi KTP-E dengan terdakwa Setya Novanto sudah dijadwalkan pada Rabu (13/12/2017). Majelis hakim pun sudah dibentuk.

Pada sisi lain, sidang praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto sudah dua kali digelar di PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal Kusno berkeinginan agar sidang tersebut berlangsung cepat.

Hakim Kusno pun sudah membuat agenda persidangan. Dimulai hari Kamis (7/12/2017), persidangan praperadilan akan digelar selama seminggu ke depan. Jumat (8/12/2017) besok diagendakan penyampaian surat bukti saksi dari kedua pihak yang berseteru, KPK dan Setya Novanto.

(baca: Hakim Kusno Adu Cepat dengan Sidang Perkara Setnov di Pengadilan Tipikor)

Senin (11/12/2017) diagendakan penyampaian saksi dari kubu Setya Novanto yang berjumlah tiga orang. Selasa (12/12/2017) dan Rabu (13/12/2017) diagendakan sidang saksi dari KPK yang berjumlah lima orang. Hakim Kusno akan membacakan hasil sidang praperadilan pada Kamis (14/12/2017) pukul 15.00 WIB.

Menanggapi hal ini, ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dr Rocky Marbun, SH, MH mengatakan bahwa persidangan praperadilan akan gugur apabila persidangan sudah masuk pokok perkara.

Sesuai putusan MK, sebenarnya baru akan gugur praperadilan bila sudah masuk pemeriksaan pokok perkara yang ditandai dengan dibacakannya dakwaan. Nah kalau dakwaan pada sidang pertama tidak atau belum dibacakan ya belum gugur praperadilannya,” ujar Rocky ketika dihubungi, Kamis (7/12/2017) malam.

Namun Rocky melihat bahwa upaya ini bukanlah ‘kejar-kejaran’ sebab dapat dipastikan praperadilan itu gugur tapi putusan harus dengan tegas disampaikan.

Ya sebenarnya bukan kejar-kejaran. Sudah dapat dipastikan praperadilan itu gugur. Tapi putusan kan tetap harus dibacakan. Tidak mungkin secara otomatis distop praperadilan. Harus tetap dinyatakan dalam persidangan bahwa perkara praperadilan gugur,” kata staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini.

Keterburu-buruan ini dianggap adanya kesalahan berpikir dari hakim dengan menunda sidang sesuai perdata padahal masih dalam lingkup pidana.

Ya itulah karena terjadi fallacy (sesat pikir) dalam penalaran hukum dari hakim dengan melakukan penundaan sidang dengan berbasis pada acara perdata. Padahal praperadilan itu ruang lingkup acara pidana. Sehingga untuk menutupi kesalahan tersebut kesannya menjadi terburu-buru,” kata Rocky.

Berdasarkan putusan MK No 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa  permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. Putusan MK itu dibuat ketika menangani uji materi terhadap UU No 81 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No 32 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Drs Rusli Sibua, MSi yang kala itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara. (nug)

 

Bagaimana menurut pembaca ?