Ahli Hukum: Rp1,3M Dana LPDB Kembali, Hakim Bisa Abaikan Pemidanaan

Jakarta, Tengokberita.com – Ahli hukum pidana Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. mengatakan proses penegakkan hukum dalam perkara dugaan korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi hendaknya berjalan sinergis dengan program penyaluran dana stimulus. Proses pemidanaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menurut Suhardi, sangat riskan mengganggu penyaluran dana LPDB sebesar Rp1,5 triliun kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM). “Jika Direksi LPDB dihukum, konsekwensinya sangat berat. Dana Rp1,5 triliun yang dikelola LPDB benar-benar terganggu penyalurannya. Jangan samakan LPDB dengan perbankan,” ujar Suhardi kepada tengokberita.com, Selasa (6/12/2017). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak LPDB, terhitung sejak Agustus 2017 lalu, dana LPDB yang belum terserap sejumlah Rp792 miliar.

Proses pidana dalam hal penyelesaian kasus dana LPDB, menurut staf pengajar Universtas Matlaul Anwar ini sepatutnya berjalan setelah penyelasain melalui jalur perdata gagal ditempuh. “Jika benar bahwa pihak koperasi sudah menyetorkan sejumlah Rp1,3M sisa hutang ke LPDB, secara hukum jaksa selaku pengacara negara dalam ranah keperdataan sudah luar biasa berhasil,” katanya.

Dengan demikian, dia menegaskan, mindset dari penegakkan hukum oleh jaksa yang tidak melulu pada ranah pidana perlu dikedepankan. “Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian kasus perdata perlu terus menerus didorong,” katanya. Dia pun berharap hakim secara bijak dapat mengenyampingkan pertanggungjawaban pidana dengan dasar pertimbangan kerugian yang telah dipulihkan serta mencegah terhambatnya proses penyaluran dana masyarakat yang tersendat. “Hakim dapat berperan sebagai pelopor dalam menciptakan hukum (judge made law),” tandas Suhardi.

(Baca: LPDB Minim Sosialisasi, Penegakan Hukum Berpotensi Mispersepsi)

Sementara itu, berkaitan dengan proses persidangan perkara korupsi dana LPDB di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, dengan terdakwa Direktur Bisnis Warso Widanarto, kemarin, tim pengacara dalam eksepsinya menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat hukum.

Ada beberapa alasan yang diajukan, yakni di dalam terdakwa hal mengabulkan kredit LPDB tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri. “Direktur Bisnis itu dalam mengabulkan permohonan kredit bersama – sama dengan Direktur Utama dan Direktur Usaha. Jadi sifatnya bersama-sama ( kolegialitas ),” demikian eksepsi yang disampaikan Dody Sasmanda.

Karena itu, dia mempertanyakan, langkah Kejati Jatim yang tidak menyentuh pertanggungjawaban kedua direksi. Menurutnya, bila kemudian ada staff bawahan yang terlibat tidak secara serta merta membebankan kesalahan ke Direktur Bisnis. “Direktur Utama dan Direktur Usaha juga wajib ditarik sebagai tersangka. Ada apa ini JPU meloloskan direksi yang lain. Hakim pasti kesulitan mengkontruksi hukum meloloskan dua direksi lainnya dalam pertimbangan hukumnya nanti,” ujar Dody menegaskan.

Di luar itu, menurut pengacara Warso, proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh JPU, prematur. Semestinya, proses pidana dilakukan apabila penyelesaian kredit lebih dahulu menempuh mekanisme yang dilakukan oleh PUPN. “Jika ada koperasi yang nunggak/macet LPDB cukup menyerahkan ke PUPN. Nah ini aneh PUPN menyita barang jaminan saja belum, Jaksa sudah ambil alih di pidanakan,” katanya. (Red)

Bagaimana menurut pembaca ?