MK Tolak Uji Materi “Presidential Threshold” Rhoma Irama

73

Jakarta, Tengokberita.com-Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Gugatan yang ditolak berasal dari perkara nomor 44/PUU-XV/2017 dan nomor 53/PUU-XV/2017. Perkara itu diajukan oleh Ketua Partai Idaman Rhoma Irama, melalui kuasa hukumnya Ramdansyah. Dalam gugatannya, Rhoma mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MK menolak gugatan Partai Idaman terkait ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen. Alasannya, anggapan pemohon menuding penetapan presidential threshold merupakan upaya tarik-menarik politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai secara hukum.

Selain itu penetapan presidential threshold sudah sesuai dengan proses hukum antarlembaga pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Adanya walk out yang dijadikan poin keberatan oleh Partai Idaman, bukan berarti bahwa UU No. 7 Tahun 2017 itu bersifat inkonstitusional dan tidak sah. Kondisi semacam itu menurut MK hanya contoh dari pengambilan keputusan yang tak mencapai aklamasi.

Mahkamah Konstitusi menilau tidak ada praktik diskriminatif yang dialami partai manapun, termasuk Partai Idaman. Hal ini karena definitif dari kata diskriminatif, menurut MK, seharusnya terkait dengan masalah suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA).

Anggapan Partai Idaman soal Pasal 222 merusak sistem presidential juga tidak beralasan karena bisa mengeliminasi evaluasi pemerintahan.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan mengabulkan gugatan dari Idaman terkait Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), tetapi menolak gugatan Pasal 222 UU nomor 7/2017.

“Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta,  Kamis  (11/1/2018).

MK menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.
Mengenai dikabulkannya permohonan Partai Idaman terhadap uji materi pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu, maka partai lama peserta pemilu 2014 harus tetap menjalani verifikasi faktual.

Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” ujar Arief.

Sementara itu, ada dua hakim MK yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Kedua hakim sepakat ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 itu dihapus.

Keduanya menilai UU Nomor 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 6a UUD 1945. Mereka memandang bahwa pengaturan pemilu harus dilakukan, tapi tidak sepatutnya mengingkari UUD 1945. Seharusnya seluruh partai politik dalam pemilu bisa berkesempatan untuk mengajukan calonnya masing-masing. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?