Alhamdulillah, PK Ahok di Tolak Hakim MA

57
tapak, kpk, setnov
ADE IRFAN PULUNGAN

Oleh: Ade Irfan Pulungan
– Wakil Ketua ACTA-

PK Ahok yang telah di putus oleh Mahkamah Agung yang di ketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dan dua orang anggota, yakni Hakim Agung Salman Luthan dan Margiatmo dengan Putusan Menolak Peninjauan Kembali (PK) dengan No. Registrasi Perkara No. 11/PK/PID/2018 yang masuk ke Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 2018.

Secara hukum dengan di tolak nya PK tersebut, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Ahok dan Tim Kuasa hukumnya. Dengan demikian Ahok harus tetap menjalankan hukuman selama 2 tahun sesuai dengan vonis hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP dengan melakukan perbuatan penodaan agama, atas ucapannya terhadap Surat Al-maidah 51 yang terjadi di kepulauan seribu pada tahun 2016 yang lalu.

Dengan ditolaknya PK Ahok tersebut, ini membuktikan pelaku terhadap Penista (penodaan) Agama harus tetap dihukum berat. Karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang di tentukan dalam peraturan perundangan maka sebaiknya Ahok harus menjalani sisa masa hukuman nya di Lembaga Pemasyarakatan bukan di Mako Brimob yang merupakan sebagai Rumah Tahanan. Mako Brimob biasanya digunakan untuk pelaku kejahatan Teroris, sedangkan Ahok bukanlah sebagai penjahat atau terpidana Teroris melainkan sebagai pelaku tindak pidana umum.

Kementerian Hukum dan HAM harus segera memindahkan Ahok dari Mako Brimob ke Lembaga Pemasyarakatan, karena penempatan seseorang menjalani hukuman pidana atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) diatur oleh peraturan perundangan yakni UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ahok sebagai warga binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Jangan ada diskriminasi hukum dan ketidakadilan terhadap seseorang dalam menjalani masa hukuman atas putusan hakim.

Bagaimana menurut pembaca?