Anda Berpikir, Kami Pidanakan : Fiksi atau Fiktif ?

21

RECHSTAAT, Tengokberita.com – Euforia reformasi yang didengungkan semenjak 1998/1999 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, termasuk mengenai aspek kesadaran berhukum. Masyarakat, dewasa ini, semakin sadar akan hak-hak hukumnya.

Pada sisi lain, salah satu aspek yang secara bersamaan turut berkembang dengan pesat adalah aspek kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Euforia tersebut menumbuhkembangkan semua bidang kehidupan.

Namun, euforia tersebut sebagaimana layaknya sebuah koin, pula menampilkan sisi yang berbeda, yaitu tuntutan hukum yang semakin berkembang. Tuntutan hukum yang berwujud pada pelaporan polisi semakin mengarah pada irrasionalitas (keadaan yang irrasional).

Bahkan, tak jarang kesadaran akan hak-haknya tersebut justru melampaui aturan-aturan hukum itu sendiri. Entah dasar pemikiran yang melandasinya adalah pemikiran-pemikiran yang progresif dengan melampaui kekakuan teks-teks tertulis dalam undang-undang, ataukah karena hanya didasarkan kepada nafsu membalas karena terusik kepentingannya?

(baca: Divonis Penjara Dua Tahun, Ini Reaksi Ahok)

Walaupun, era saat ini sangat dimungkinkan dasar pemikiran lain berupa “hasrat banci panggung”, atau memanfaatkan media massa untuk menampilkan “harga diri” yang hendak dihargai.

Sisi negatif ini—jika hendak diklasifikasikan sebagai negasi dari sisi sebelahnya, justru saat ini sudah merambah pada suatu bentuk perbuatan penghukuman atau dalam konteks ilmu kriminologi sebagai perbuatan kriminalisasi terhadap hasil olah budi atau pemikiran-pemikiran yang dianggap memiliki sifat mengganggu.

Ucapan Rocky Gerung di acara ILC segera menjadi meme di medsos.

Walaupun memang, fenomena penghukuman terhadap pengungkapkan dan penuangan pemikiran ke dalam bentuk hasil karya dan karsa manusia, pada hakikatnya, telah lama berlangsung semenjak Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Hal tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama.

Misalnya, dalam buku “Orientalis & Diabolisme Pemikiran” yang ditulis oleh Dr. Syamsuddin Arief yang mendeskripsikan suatu perang pemikiran melalui kampanye sekurelasisasi yang sukses di Mesir dengan menuding sistem kekhalifahan sebagai biang keladi kemunduran Islam. Bahkan, Syamsudin memaparkan, Presiden Gamal Abdel Nasser (1952-1970) telah memberangus gerakan al-Ikhwan al-Muslimun.

Bukankah hal tersebut disandarkan dari suatu perbedaan pemikiran? Bukanlah hal tersebut pula disandarkan dari suatu perbedaan paradigma? Maka, bisa saja dikatakan bahwa yang terjadi adalah persamaan paradigma berfikir secara paksaan.

Oke lah, jika paparan di atas hendak dikatakan not apple to apple (tidak seimbang), karena berkaitan dengan politik dan mempertahankan kekuasaan. Namun, pada ranah sosial kebudayaan dan ilmu pengetahun, pada hakikatnya pula terjadi hal yang sama. Kita bisa flashback sedikit ke belakang, di mana pernah terjadi hasil penelitian terhadap pembuatan 16 bis listrik yang gagal—karena dibiayai oleh konsorsium BUMN, diputuskan sebagai tindak pidana korupsi.

Pereduksian atas hasil pemikiran, saat ini, justru semakin diperparah dengan diumumkannya suatu nomenklatur baru oleh Pemerintah cq Polri yaitu Ujaran Kebencian (hate speech) dalam sebuah Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (SE Kapolri) Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

Fenomena hate speech ini seperti bola liar yang merangkul dengan baik UU Penistaan Agama sebagai pola-pola pelaporan pidana melalui kepolisian. Sehingga, kondisi masyarakat semakin terpecah belah, jika dihadapkan pada suatu pertanyaan; apakah yang diucapkan seseorang mengandung nilai-nilai ilmiah akademis ataukah merupakan hate speech ataukah suatu penistaan agama?

Setidaknya, selain fenomena Ahok (Basuki Tjahja Purnama—eks Gubernur DKI Jakarta), menyeruak fenomena Sukmawati dan fenomena Rocky Gerung. Pada Sukmawati memunculkan perdebatan apakah puisinya merupakan hasil karya-karsa dan olah budi sebagai sastra ataukah merupakan hate speech bernuansa penodaan agama?

Sedangkan pada Rocky Gerung dimunculkan suatu bentuk kriminalisasi terhadap suatu bentuk pemikiran yang diungkapkan dengan kalimat “Kitab Suci adalah Fiksi”, yang memunculkan dualitas yaitu apakah ungkapan tersebut didasarkan kepada nilai-nilai akademis (oleh karena ia diundang sebagai akademisi), ataukah merupakan penodaan agama?

Kata ‘fiksi’ dalam penjelasan Rocky Gerung—yang merupakan Dosen Filsafat, ditanggapi secara berbeda-beda oleh para undangan dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TvOne. Dan secara demonstratif mendapat sanggahan oleh Akbar Faizal (politikus Partai Nasdem) terhadap penggunaan kata ‘fiksi’ terhadap Kitab Suci.

Permasalahan tersebut sebenarnya belum jelas dan terang atau tidak clear, apakah antara Rocky Gerung dan Akbar Faizal berdiri pada titik tolak paradigma yang sama ataukah berbeda? Apakah keduanya sedang bertanding dengan perspektif Ilmu yang sama ataukah berbeda?

Permasalahan lainnya adalah “Kitab Suci adalah Fiksi” terlontar dalam suatu diskursus ruang publik. Sehingga, akan sangat banyak sekali orang-orang yang memandang dari perspektif yang sangat beragam.

Alhasil, adalah buah reformasi, yaitu euforia pelaporan pidana. Dan, Rocky Gerung pun dilaporkan ke polisi. Tentunya, sebagai manusia normal akan berfikir, dapatkah suatu pemikiran ilmiah yang diucapkan menjadi objek dari hukum pidana?

Maka, di masa yang akan datang dapat dipastikan muncul suatu jargon “Anda Berfikir, Kami Pidanakan”. Polemik mengenai “Kitab Suci adalah Fiksi” ini akan menjadi topik bahasan Tengokberita.com, selama sepekan ini. Selamat mengikuti. (Red)

Bagaimana menurut pembaca?