ANEH!!! Proyek Infrastruktur Gembur, Daya Serap Tenaga Kerja Malah Turun

Proyek pembangunan transportasi massal cepat (MRT) di Jakarta.

Jakarta, Tengokberita.com – Pembangunan infrastruktur yang masif dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diimbangi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Meskipun infrastruktur merupakan sebuah program yang dirasakan dalam jangka panjang, namun penyerapan tenaga kerja untuk posisi ini juga tidak memberikan efek berarti.

Peneliti Institute For Economic and Development Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan selain bertujuan mengurangi biaya logistik yang mahal, pembangunan infrastruktur pada hakikatnya juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BIMA YUDHISTIRA

Bhima sendiri memahami bahwa efek tersebut membutuhkan waktu, namun jika indikatornya adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, seharusnya bisa dilihat dalam jangka pendek.

(baca: Tahun 2018 Pemerintah Harus Perkuat Keuangan Pertamina dan PLN, Jika Tidak Ini Akibatnya)

Anehnya yang terjadi justru penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi tahun 2017 per Agustus berkontribusi sebesar 6,73% lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,74%. Bahkan di tahun 2016, serapan tenaga kerja sektor konstruksi sempat berkurang 230 ribu orang. Ini menandakan bahwa infrastruktur semakin sedikit menyerap tenaga kerja,” ungkap Bhima ketika dihubungi Tengokberita.com, Jumat (29/12/2017).

Dari fakta itu, pemerintah diminta untuk mengkaji kembali infrastruktur seperti apa yang harus menjadi prioritas dan hal-hal apa yang salah dari skema tersebut. Bhima lantas mencontohkan pembangunan infrastruktur di China yang lebih menekankan pada aspek mendorong upaya agar biaya logistik barang industri menjadi lebih murah.

Bukan infrastruktur untuk mengantarkan orang menjadi lebih cepat bergerak seperti di Indonesia,” kata Bhima.

Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur di Indonesia digenjot dengan kondisi pemanfataan industri manufaktur yang belum siap. Jalan tol dan rel kereta dibangun, tapi tidak berkaitan dengan jalur distribusi di kawasan industri.

Ironisnya, berbagai kawasan ekonomi khusus dibangun, tapi nasib kawasan industri yang existing kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menciptakan diskonektivitas pembangunan,” peneliti INDEF ini menegaskan.

Ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran angka 5% menurut Bhima diduga berasal dari lesunya output industri manufaktur.

Pertumbuhan industri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir pun di bawah pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi ini jelas merupakan kondisi yang berbahaya bagi perekonomian nasional,” Bhima Yudhistira mengakhiri pembicaraan. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?