Anhar Nasution: Jangan-Jangan Jokowi Takut dengan Mafia Narkoba?

59
Indonesia Darurat Narkoba

Apparatuur, Tengokberita.com – Indonesia darurat Narkoba, demikian Presiden Joko Widodo berucap. Bahkan, ucapan itu bukan sekali dua kali terlontar. Berulang-ulang mantan Walikota Solo itu mengatakan hal tersebut. Namun, tindakan nyata atas situasi darurat tersebut belum nampak terlihat. “Pemerintah masih diam dan hanya bisa berucap say no to drug saja atau bahasa-bahasa slogan lainnya,” ujar Ketua Umum LSM Satgas Anti Narkoba (SAN) yang juga Sekjen Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (FOKAN), Anhar Nasution kepada Tengokberita.com.

Anhar mengatakan, pemerintah seharusnya bergerak cepat untuk mengatasi masalah yang sudah akut ini. Jika perlu menutup jalur masuknya narkoba karena puluhan ton, bahkan mungkin ratusan ton narkoba jenis Sabu yang masuk dan tertangkap di Indonesia berasal dari Cina. “Berani nggak kita memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka. Karena narkoba yang masuk ke sini sebagian besar dari negara itu,” kata mantan anggota DPR ini.

Keberanian semacam itu sangat diperlukan dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi, nyatanya pemerintah tidak demikian. Setidaknya, mengambil langkah normatif untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, sebagaimana pemerintah mengeluarkan Perppu pada kasus-kasus ketika negara disebut sedang dalam keadaan darurat, seperti pada masalah kekerasan seksual dan masalah ormas.

(Baca: Artis dalam Pusaran Narkoba, dari Jedun Hingga Duta Anti-Narkoba)

Hal yang sama juga terjadi di kalangan DPR. Lembaga perwakilan rakyat itu juga tidak bersuara. Mereka juga tidak kunjung menggunakan hak konstitusinya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu tentang Narkotika. Karena berharap menyelesaikan UU Narkotika tidak mungkin. “Saya dulu saja butuh 4,5 tahun. Sekarang dengan sisa masa jabatan yang singkat apa memungkinkan.” ujar dia.

Anhar Nasution
Anhar Nasution

Oleh karena itu, Anhar berharap, satu-satunya langkah adalah mengeluarkan Perppu. “2018 ini adalah tahun politik sehingga mereka akan lebih fokus pada masalah pilkada. Namun, sayangnya, para anggota parlemen itu tidak bersuara sedikitpun soal penuntasan problematika narkotika tersebut,” keluh Anhar, yang dulu populer ketika menyebut Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, seperti “Ustad di Kampung Maling”.

Perppu sebagaimana diharapkan Anhar, harus memberikan Penguatan kepada BNN untuk melakukan upaya (P4GN) dengan menjadikan BNN sebagai Kementrian dan jika perlu melibatkan TNI dan Masyarakat dalam pengelolaan nya serta lebih mengedepankan pencegahan dan rehabilititasi untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya Narkoba. “Jika langkah ini tidak diambil oleh Presiden Jokowi maka saya dan masyarakat menganggap Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak lebih hanya pencitraan saja dan jangan-jangan dia takut menghadapai mafia Narkoba,” ucap Anhar. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?