Apa Tolok Ukur Keberhasilan Pilkada Serentak?

82

Jakarta, Tengokberita.com- Merujuk data KPU terakhir di pilkada 2018 secara keseluruhan terdata ada 163.146.802 pemilih potensial. Jumlah ini setara 86,68% dari total DPT Pemilu Presiden 2014.

Pemilih itu tersebar di 31 provinsi, 381 kab/kota, 5.564 kecamatan, 64.534 desa/kelurahan, dan 385.791 tempat pemungutan suara. Sementara pilkada sendiri akan diselenggarakan oleh 7 orang anggota KPU RI, 155 orang anggota KPU provinsi, 1.905 anggota KPU kab/kota, 27.820 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK), 193.602 orang anggota panitia pemungutan suara (PPS), 385.791 orang petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan 2.700.537 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).Sehingga dengan anatomi di atas, pilkada 2018 adalah yang terbesar sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak sejak 2015 lalu.

Lebih dari itu, pilkada 2018 menjadi sangat krusial karena diselenggarakan menjelang perhelatan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden secara serentak di tahun 2019. Pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan dalam sejarah elektoral Indonesia.

Prof Dr Topo Santoso SH MH , Ahli Pidana Pemilu yg juga merupakan Guru Besar Pidana UI mengutip Teori hukum Lawrence M. Friedman “Bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat “.

 

 

Topo Santoso

Pendapat itu disampaikan pada diskusi tentang kepemiluan di hadapan awak media dan para penggiat demokrasi pada Minggu, 11 Feb 2018 di sebuah Hotel di Jakarta.

Pada diskusi “Persiapan dan Antisipasi Jelang Penetapan Paslon Pilkada Serentak 2018” yang dihadiri Ilham Saputra Komisioner KPU RI dan Rahmat Bagja Komisioner Bawaslu RI, Profesor Topo mengungkapkan bahwa untuk struktur hukum yang ngurusin pemilu Indonesia terbanyak di dunia, mulai dari KPU dan jajarannya sampai tingkat bawah; Bawaslu dan jajarannya sampai tingkat bawah ; Gakkumdu yang merupakan kepanjangan tangan Bawaslu; jaksa dan kepolisian; Peradilan tata usaha Negara; Peradilan Tinggi Tata usaha Negara; MK sampai Mahkamah Agung.

Tentu koordinasi satu dengan yang lain sangatlah tidak mudah. Masih ditambah SDM para komisioner khususnya pada level-level tingkat Provinsi sampai Tingkat Kota Madya pada lembaga KPU dan Bawaslu yang belum merata dan punya kompetensi di bidang hukum secara baik.

Khusus penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu termasuk Pilkada serentak  Topo Santoso, mengatakan semua negara memiliki mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Namun, tidak ada satu mekanisme yang bisa diterapkan untuk seluruh negara. Ia melihat setiap negara punya keunikan dalam menyelenggarakan Pemilu. Tapi yang jelas, mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu itu jadi salah satu standar internasional untuk menilai apakah pemilu yang diselenggarakan terlaksana dengan bebas dan adil atau tidak. (jar/rot)

Bagaimana menurut pembaca?