Arsul Sani Ingatkan KPK Jangan Sampai Tekor Berantas Tipikor

Arsul-Sani,-Anggota-Komisi-III-DPR-RI
Arsul Sani (foto: Wibi/Tengokberita.com)

Jakarta, Tengokberita.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP menilai wajar apabila KPK terlihat lebih mencolok dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) ketimbang kejaksaan dan kepolisian. Sebab anggaran KPK dalam penanganan perkara relatif tidaklah kecil, yakni Rp450 juta – Rp500 juta per kasus.

Ihwal ini diungkap Arsul Sani dalam sebuah diskusi bertajuk “Memotret Kinerja KPK” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017). Menurut Arsul anggaran itu meliputi penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi.

Anggaran penanganan setiap kasus korupsi KPK itu jauh lebih besar dibanding penanganan serupa yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

(Baca: Wakil Ketua KPK : Berkas Setnov Segera Dilimpahkan ke Pengadilan)

Kemarin waktu ajuan anggaran tahun 2018, saya bandingkan antara anggaran penanganan tindak pidana korupsi di Kejagung dan di KPK memang jumlahnya itu jauh. Di kejaksaan agung rata-rata dari mulai penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, kemudian persidangan, dan eksekusi itu rata-rata 331 per kasus. KPK di atas 450 sampai 500 juta untuk per kasus,” kata Arsul.

Kendati demikian, kata Arsul, dari sisi analisis ekononomi terhadap hukum hal tersebut bisa menjadi bumerang tatkala dihadapkan pada tindakan KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus terbilang kecil dari segi temuan kerugian negara. Alih-alih berharap pengembalian kerugian negara untuk perbaikan ekonomi, yang justru potensi negara makin tekor. “Akan terjadi defisit anggaran,” katanya. (wib)

Bagaimana menurut pembaca ?