Benarkah Pertamina RU V Balikpapan Lalai Tanggulangi Tumpahan Minyak?

1083
BAYU SATYA

Justice, Tengokberita.com – Tindakan mematikan pompa yang mendorong minyak mentah (crude oil) lewat pipa bawah laut yang pecah (blow out) dari terminal penampungan minyak mentah (centralized crude terminal/CCT) di Lawe-lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk diolah di kilang Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan pada Senin (2/4/2018) sore, menimbulkan tanda tanya besar.

Mengapa tindakan itu baru dilakukan Pertamina RU V Balikpapan dua hari setelah pihaknya pertama kali menerima laporan adanya tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan pada Sabtu (31/3/2018) subuh? Mengapa tindakan penutupan itu dilakukan setelah Pertamina RU V Balikpapan mengakui bahwa pipa minyak yang bocor itu adalah miliknya pada Senin (2/4/2018) sore? Apakah hal itu sudah sesuai prosedur penanggulangan tumpahan minyak? Apakah ada unsur kelalaian?

Menurut Dr Bayu Satya, Msc, pakar penanggulangan tumpahan minyak, tindakan penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang dilakukan Pertamina RU V Balikpapan pada Senin (2/4/2018) sore itu sudah terlambat. Sebab cemaran minyak sudah sampai di pantai dan merusak segala ekosistem pantai.

“Kesalahan pokoknya cuma satu, Pertamina RU V Balikpapan tidak punya OSCP (Oil Spill Contingency Plan/Rencana Kajian Tumpahan Minyak). Itu saja. Kalau berbasis OSCP, Pertamina RU V Balikpapan sudah melakukan penanggulangan tumpahan minyak sejak pertama kali menerima laporan tanpa mempedulikan siapa pemilik dari minyak yang tumpah itu,” kata Bayu Satya, pendiri sekaligus pemilik Oil Spill Combat Team (OSCT) Indonesia, tim penanggulangan tumpahan minyak terbaik dan paling berpengalaman di Indonesia, saat dihubungi Tengokberita.com.

Menurut Bayu yang sudah berpengalaman dalam hal penanggulangan tumpahan minyak lebih dari 35 tahun, dalam hal penanggulangan tumpahan minyak, selama ini Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero) yang membawahi seluruh kilang minyak (RU) di Indonesia, menggunakan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Pencemaran di Perairan. Pada dasarnya, isi Protap tak jauh berbeda dengan OSCP. Misalnya apa yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan minyak, peralatan apa saja yang akan digunakan, bagaimana prosedur penaggulangannya, dan sebagainya.

Protap dibuat dan disusun para ahli di Pertamina, jauh sebelum Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Sejak diterbitkan, PM No 58/2013 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia, di samping Perpres No 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Dikatakan Bayu, setiap unit kegiatan pengusahaan minyak dan kegiatan kepelabuhanan, sesuai Pasal 22 ayat 1, 2, 3, dan 6 PM No 58/2013 wajib memiliki buku manual OSCP. Protap sendiri tidak ada di dalam PM No 58/2013.

Perbedaan acuan dalam hal penanggulangan tumpahan minyak itu lah yang memicu perbedaan penanganan dalam hal penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan sehingga Pertamina RU V Balikpapan terkesan ‘membiarkan’ tumpahan minyak yang terjadi di wilayahnya.

Sekadar membuka catatan, ketika kru kapal MV Ever Judger mengetahui jangkar kapalnya telah menyebabkan pipa minyak di Teluk Balikpapan pecah dan memicu terjadinya tumpahan minyak pada Sabtu (31/3/2018) sekira pukul 03.00 Wita, mereka melaporkannya ke kantor Syahbandar setempat sebagai otoritas kepelabuhanan di sana. Lantaran tak punya alat pendeteksi minyak, Kantor Syahbandar meneruskannya ke Pertamina RU V Balikpapan.

Tak lama kemudian, petugas dari RU V Balikpapan tiba di lokasi dan mengambil sampel minyak yang tumpah di perairan Teluk Balikpapan di sekitar kapal MV Ever Judger. Setelah dilakukan uji laboratorium, Pertamina RU V Balikpapan menyatakan bahwa minyak yang tumpah itu sejenis MFO (marine fueld oil) yaitu bahan bakar kapal dan bukan minyak milik Pertamina RU V Balikpapan.

(Baca: Tumpahan Minyak di Laut Indonesia, Kasus yang Sering Ditutup-tutupi)

Setelah itu, tak ada upaya apapun yang dilakukan. Bahkan hingga terjadi kebakaran di area tumpahan minyak yang menewaskan lima pemancing warga setempat pada Sabtu (31/3/2018) sekira pukul 11.00 Wita, tak ada upaya untuk mencari sumber tumpahan minyak dan menghentikannya. Pertamina RU V Balikpapan pada siang jelang sore harinya malah sibuk melakukan upaya pembersihan di tiga lokasi ketika cemaran minyak sudah sampai di pantai.

Pertamina RU V Balikpapan baru mengakui bahwa minyak yang tumpah itu adalah miliknya pada Senin (2/4/2018) sore, ketika jutaan liter minyak mentahnya sudah mencemari area seluas 200 km2 dan kawasan pantai sepanjang 60 km. Saat itu juga dilakukan tindakan mematikan pompa yang mengaliri minyak mentah lewat pipa yang pecah di bawah laut itu.

OSCP dimaksud Bayu, salah satunya mengatur soal Emergency Response Plan (ERP) atau rencana tanggap darurat. Saat dikonfirmasi ihwal ini, Region Communication Manager & CSR PT Pertamina RU V Balikpapan Yudi Nugraha tak memberikan jawaban.

Pesan WA yang dikirim tengokberita.com sejak Selasa (8/5/2018) hanya dibalas dengan janji akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Namun hingga Jumat (11/5/2018), tak juga memberikan jawaban.

Dihubungi terpisah, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih membantah bahwa Pertamina RU V Balikpapan tak memiliki ERP. Hanya saja, kata Soerjaningsih, ERP yang dimiliki Pertamina RU V Balikpapan harus diperbaiki. “Memang sistem emergency-nya kurang bisa bekerja dengan baik,” kata Soerjaningsih, Rabu (9/5/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khoeron mengatakan pihaknya berkesimpulan Pertamina telah lalai sehingga kebocoran minyak ini berdampak luas bahkan menyebabkan lima orang meninggal dunia. Kebocoran menurut Herman diperkirakan terjadi pada pukul 03.00 pada tanggal 31 Maret namun Pertamina baru mengakui kebocoran tersebut pada 2 April.

“Masih ada waktu tujuh jam untuk melokalisir wilayah terjadinya kebocoran, mengingat risikonya tinggi. Tapi Pertamina tidak melakukan itu. Jadi kita pertanyakan Emergency respons plan-nya Pertamina,” kata Herman di DPR sebagaimana dilansir kompas.com.

Dalam ilmu K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ERP merupakan salah satu sistem manajemen yang diterapkan dalam menanggulangi sebuah bencana. Sistem ini digunakan pada saat situasi genting dan darurat serta ditujukan agar selalu sigap menghadapi situasi darurat bencana yang tidak tahu kapan akan terjadi.

Sistem manajemen ERP mengintregrasikan beberapa depertemen mencakup HRD, keamanan (security), kesehatan, termasuk K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) itu sendiri untuk menanggulangi kejadian bencana. Sistem manajement ERP selalu dibutuhkan dan diaplikasikan dalam kondisi darurat. (has)

Bagaimana menurut pembaca?