Benarkah Prabowo Minta Uang Mahar Pilkada Puluhan Miliar?

Jakarta, Tengokberita.com – Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti melontarkan kabar tak sedap terkait Pilgub Jatim 2018. Secara terang-terangan La Nyalla mengaku diminta uang mahar untuk pencalonannya sebagai cagub Jatim. Permintaan yang katanya dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu jumlahnya cukup besar, Rp 40 Miliar.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon sudah membantah pernyataan La Nyalla itu. Dirinya tidak pernah mendengar maupun menemukan bukti bahwa La Nyalla dimintai uang mahar sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo. “Saya kira kalau dari Pak Prabowo nggak ada ya,” ujar Fadli di Komplek Parlemen.

Namun, kata dia, Kalau misalnya ditanya kesiapannya menyediakan dana untuk pemilu, yang itu digunakan untuk dirinya sendiri, hal seperti itu masih memungkinkan.

Karena Kebutuhan uang logistik dalam kontestasi seperti pilkada memang membutuhkan dana yang cukup besar.

La Nyalla sendiri akhirnya tidak maju sebagai calon gubernur karena memilih bergabung dengan koalisi PDIP-PKB mendukung Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan “Nyanyian” La Nyalla Mattalitti bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jatim perlu ditelusuri dan diusut Satgas Anti Politik Uang Polri. Tujuannya agar kasus politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar.

(Baca: Lawan Jokowi, Prabowo Tertinggal Jauh)

“Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan berkualitas,” ujar dia kepada Tengokberita.com, Jumat (12/1/2018).

Kata Neta, sebelum La Nyalla, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta juga pernah mengaku bahwa dirinya diminta Rp 10 miliar oleh oknum Golkar agar bisa mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Jabar. “Apa yang dikatakan La Nyalla maupun Dedi sebenarnya bukanlah hal baru. Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah. Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan. Padahal ia menjadi salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah,” ujar Neta.

Dengan terbentuknya Satgas Anti Politik Uang, ungkap Neta, isu uang mahar ini harus diusut dan disapu bersih. Pengakuan La Nyalla bisa menjadi momentum bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk membongkar sinyalemen selama ini tentang uang mahar di balik pilkada.

Bagaimana pun kasus uang mahar ini merupakan bagian dari politik uang di balik pilkada. Kasus uang mahar inilah yang membuat pilkada menjadi tidak berkualitas,” kata Neta.

Memang untuk sementara ini, ujar Neta, baik kasus La Nyalla maupun kasus Dedi belum ada unsur pidananya, sehingga sulit bagi satgas untuk memprosesnya secara hukum. Kasus ini sarat dengan urusan etika dan moralitas politik.

Ke depan, ucap Neta, perkara uang mahar dan politik uang bisa diminimalisir maka Satgas bisa menggunakan UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya agar kasusnya bisa terkuak. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?