Home » News » Blak-Blakan » BIN Pasang Badan
bin, kpk, ahok, penyadapan

BIN Pasang Badan

Bisa saja untuk kelembagaan tidak dibocorkan, tapi secara personal dia bocorkan

Jakarta, Tengokberita.com – Sehari pasca persidangan dugaan penistaan agama dengan tersangka BasukinTjahaya Purnama alias Ahok dengan agenda pemeriksaan KH Ma’ruf Amin (MA), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut terlibat percakapan via telepon dengan Ketua MUI itu langsung menggelar konferensi pers. Salah satu point dari keterangan Pak SBY, sapaan karib Presiden Ke 6 Republik Indonesia tersebut, adalah meminta klarifikasi kepada pemerintah atas adanya dugaan intersep alias penyadapan terhadap dirinya dengan MA. SBY mengatakan, bila dirinya yang mendapat jaminan keamanan dari Paspampres saja bisa disadap bagaimana nasib rakyat Indonesia lainnya yang seharusnya mendapatkan jaminan atas kebebasan pribadinya yang dilindungi undang-undang dasar 45.

Sehari berselang, tepatnya kemarin, Kamis (2/2/2017), tiba-tiba Badan Intelijen Negara (BIN) mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya membantah lembaga telik sandi tersebut melakukan penyadapan. Padahal, lembaga yang dipimpin Budi Gunawan itu bukan satu-satunya organ yang memiliki kewenanhan untuk menyadapan, di samping Polri, BNN, KPK. Ada apa ini ? Guna menganalis seputar fakta dan fenomena secara normatif, Yudi Permana dari Tengokberita.com mewawancarai pakar hukum tata negara, Dr. Isnaeni Ramdhan. Berikut paparannya.

 

Apa kesan anda terhadap adanya indikasi atau dugaan penyadapan SBY-MA, yang terungkap dari hasil sidang dugaan penistaan agama?

Bocornya penyadapan menunjukan bahwa pemerintah sudah tidak netral dalam penyelenggaraan demokrasi.

Bagaimana anda menyikapi keterangan pengacara Ahok yang mengesankan terjadinya penyadapan atas percakapan antara SBY-MA?

Secara yuridis jelas ada ketentuan yang melarang adanya kebocoran informasi. Itu harus di telusuri, siapa yang membocorkan, kemudian sanksi apa yang harus diberikan kepada orang yang telah membocorkan data itu. Harus segera kalau memang pemerintah mau menyatakan netral terhadap momentum pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Walaupun sudah terlambat.

BIN kan bukan satu-satunya lembaga yang bisa menyadap?

Berbagai aktor yang terkait dengan penyadapan itu sudah digiring pada suatu kepentingan kelompok tertentu. Ini harus dibenahi, dan bahasa lugasnya harus diganti orang-orang yang sudah tidak netral dalam kaitan dengan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Maksud anda?

Orang-orang yang dipasang adalah orang yang menguntungkan kelompok tertentu. Ini harus disegerakan untuk dilakukan pembenahan dalam kaitan pemberian sanksi yang tegas terhadap orang yang membocorkan data intelijen. Ini yang disadap bukan orang yang patut diduga melakukan korupsi, pelanggaran narkoba, dan terorisme. Orang yang disadap itu orang yang selama ini dianggap sebagai lawan politik. Nampak sekali ketidak netralan pemerintah.

BIN melakukan klarifikasi bahwa tidak memberikan percakapan tersebut kepada Ahok bersama tim Kuasa hukumnya?

Justru dengan adanya pernyataan klarifikasi tersebut, menunjukkan bahwa BIN melakukan penyadapan. Jadi sebelum ada gugatan bahwa BIN harus dibenahi, dan yang lain, dia sudah pasang badan duluan. (Seolah-olah) Saya (BIN) tidak melakukan penyadapan. Bagaimana sekarang klarifikasi terhadap pernyataan pembela Ahok, itu harus dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan pernyataan itu dilakukan di pengadilan. Jadi itu tidak sembarangan.

(Baca: Gara-Gara Pengacara Ahok, BIN dan Polri Dicurigai Ikut Bermain)

Skenario yang dilakukan Ahok, adalah, akan menggiring orang-orang yang selama ini sudah dibayar oleh dia (Ahok) untuk membela dia. Kasus ini yang terjadi tidak hanya yang pertama. Kasus keberpihakan pemerintah pada saat penyelenggaraan pilpres dulu itu sudah menunjukan bahwa ini sudah tidak netral. itu bisa dirunut kesana, pelakunya sama kok.

Jadi penempatan orang-orang di lembaga strategis ini dimanfaatkan demi kepentingan kelompok elite, bukan demi kepentingan masyarakat ataupun demokrasi. Tetapi untuk menyelamatkan sekelompok Elite. Ini yang menjadi persoalan, bahwa negara kita bukan negara elit bukan negara kuasa, tapi negara yang didasarkan pada kepentingan umum dan penegakan hukum.

Mengenai kewenangan penyadapan tidak hanya polri dan BIN, kan ada lembaga lainnya?

Dengan adanya pengakuan pembela Ahok di pengadilan yang memiliki nilai fakta hukum. Nah ini berat kalau sudah fakta hukum harus dipertanggungjawabkan. Ini sudah diangkat sebagai saksi di pengadilan, kemudian menjadi suatu fakta hukum. Kalau fakta hukum harus dipertanggungjawabkan.

Jadi langkah pertama yang harus dilakukan, pertama verifikasi terhadap pernyataan tim pembela Ahok, dapat dari mana dia bocoran informasi itu. Walaupun BIN menyatakan tidak membocorkan, tapi dia dapat dari mana. Bisa saja untuk kelembagaan tidak dibocorkan, tapi secara personal dia bocorkan. Mengenai tanggal, hari, dan jam, menunjukan data yang lengkap dan rinci, itu membuktikan adanya terjadi kebocoran.

Berarti dalam hal ini harus dibahas yang dikaji secara jelas dan tegas?

Pembenahan secara yuridis harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan pembocoran, baik dari KPK, BIN, maupun penyadapan-penyadapan yang lain. Ini sudah melakukan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan dia.

Contoh sederhana, KPK yang boleh menyadap ketika merasa ada nomor-nomor yang dianggap dicurigai melakukan tindakan korupsi. Kepolisian boleh menyadap apabila dicurigai orang-orang tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba. BIN apabila melakukan tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada keselamatan negara, tindakan teroris dan yang lain-lain. Tapi kalau orang-orang biasa yang tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, itu tidak boleh dilakukan penyadapan. Harus dilakukan ketertiban terhadap pemegang otoritas penyadapan. Integritasnya harus diuji lagi.

Jadi perlu dilakukan klarifikasi terhadap penyelenggara lembaga negara yang melakukan penyadapan, baik KPK maupun BIN ataupun yang lain-lain. Jadi tidak Netral lagi. fokus penistaan Al-Quran telah digeser Ahok demi publikasi politiknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

hti, pemerintah, wawancara

‘Apa Salah Jika Kami Punya Cita-cita?’ (3-Habis)

Kapan Hizbuth Tahrir hadir di Indonesia? Sudah sejak tahun 1980-an. Tetapi secara resmi, HTI hadir ...

BIN Pasang Badan

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 3 min
0