Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018, Bagaimana Jika Kalah?

93

Jakarta, Tengokberita.com– Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 ini diwarnai oleh kemunculan calon tunggal dan figur dadakan yang muncul pada detik-detik akhir pendaftaran calon di KPU. Fenomena ini menunjukkan sistem pengaderan dan kepemimpinan di parpol masih lemah. Lantas, bagaimana jika calon tunggal itu kalah dengan kolom kosong yang memang disiapkan dalam surat suara?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Ilham Saputra mengatakan, ada 19 daerah yang akan menggelar pilkada dengan diikuti satu calon tunggal. Dari 19 daerah, salah satunya di Provinsi Banten yakn di tiga wilayah yakni di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Jumlah calon tunggal ini mengalami kenaikan dibandingkan pilkada serentak periode sebelumnya yang hanya sembilan daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam akun twitternya menuliskan “Dari 4 kab/kota yg pilkada di Banten, 3 daerah diikuti calon tunggal. Parpol habis diborong 1 calon. Mmg konstitusional tapi fenomena ini ANOMALI. Di tengah pemilih yg besar & sist. multipartai. Eksistensi parpol sbg mesin kader & rekrutemen politik sama sekali tdk dipedulikan” ujar Titi, Kamis (11/1/2018).

Menurut dia, di negara-negara demokrasi maju seperti di Inggris, calon tunggal muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit, atau dapil kecil. Sehingga, munculnya calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak mempengaruhi eksistensi dari partai politik. Namun yang terjadi di Indonesia, calon tunggal justru banyak muncul di dapil-dapil gemuk dengan jumlah pemilih besar dan di daerah yang kekuatan parpolnya terdistribusi cukup baik. Ini menjadi anomali, sebab menurut Titi seharusnya parpol bisa menyajikan kader terbaiknya untuk maju di pilkada.

Titi juga mengatakan, meski calon tunggal, pemilih tetap punya pilihan menentukan pilihan. Pemilih bisa memilih kolom kosong yang ada di surat suara. Artinya,calon tunggal tidak otomatis menang. “Data mnunjukkan ada 19 calon tunggal. Pemilih harus tetap diyakinkan meski calon tunggal, mrk tetap punya pilihan, y/ kolom kosong di surat suara. Jk tdk setuju dgn calon tunggal. Calon tunggal TIDAK otomatis menang. Pemilih yg tentukan apkh mrk mhendaki calon tunggal atau tidak,” Titi menambahkan.

Sementara itu, menurut UU Pilkada No. 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong. Bagaimana jika kolom kosong menang? Ada jawabannya dalam undang-undang pilkada. “Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota,” demikian bunyi Pasal 54D ayat (4).

Persoalan calon tunggal dan aturan main calon tunggal sudah terjawab oleh UU No. 10 tahun 2016. Namun, akar masalah kenapa munculnya fenomena calon tunggal ini mengalami kenaikan belum sepenuhnya terjawab oleh regulasi tersebut. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?