Dede Oetomo, Pendiri GAYa Nusantara: Pak Jokowi Gak Ngerti Urusan Hak Asasi

30
DEDE OETOMO

PENGANTAR
Banyak pihak menolak kehadiran Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Tetapi, faktanya, mereka ada di sekitar kita. Atas penolakan dari berbagai pihak itu, LGBT merasa menjadi kaum minoritas. Mereka menganggap hak-hak sipil dan politiknya, dikebiri. Untuk mengetahui lebih jauh tentang komunitas LGBT di Indonesia dan bagaimana pandangan-pandangannya soal hak sipil dan politik, wartawan Tengokberita.com Wibi Aryana Pradana mewawancarai Dede Oetomo, pendiri dan pembina GAYa NUSANTARA, sebuah wadah yang memiliki visi terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia di mana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan, dan keanekaragaman. Hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas, dan ekspresi gender dan orientasi seksual. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan LGBT di Indonesia?
Kalau saya bandingkan dengan negara lain, pergerakan LGBT indonesia itu masih kecil. Jadi kalau ditakuti ya saya geli-geli sendiri. Kita belum punya misalnya anggota DPR atau DPRD yang mengaku gay atau lesbian, Filipina sudah punya seorang waria di anggota DPR nya, di Jepang ada beberapa, di Taiwan ada beberapa.

Jadi kita masih awal sekali, kalau seperti ini, barangkali ini semacam cubitan untuk mengingatkan bahwa kamu itu belum apa-apa. Mungkin tidak semua terorganisir, karena sekarang berorganisasi saja nggak aman. Tapi untungnya jaman sekarang sudah ada medsos, disitu lah perjuangannya aman. Semuanya harus ditata pelan. Ini semua bagian dari pluralisme. Susahnya orang Indonesia itu tidak bisa menerima perbedaan, apapun itu.

(baca: Kasus-Kasus Pernikahan Sejenis, Penggunaan Hak Asasi yang Terlarang)

Akar permasalahannya ada pada masalah tidak bisa menerima perbedaan ya?
Iya akarnya di situ. Pembunuhan 500 ribu orang tanpa proses hukum dan itu belum diakui. Permasalahan orde baru itu belum selesai. Saya pernah mengalami roh nya pemerintahan pak Soekarno, itu agak lain. Dulu di zaman pak Soekarno kita nggak mau jadi budak imperialis, tapi orde baru kita jadi budak imperialis abis-abisan, dan sampai sekarang belum selesai. Dengan segala hormat, pak Jokowi itu nggak ngerti dengan urusan hak asasi. Kalau mau dilihat dari segi infrastruktur, boleh lah dilihat bagus. Itu semua kalau dilihat nyambung ke urusan sosial dan perbedaan.

DEDE OETOMO

Hak-hak yang dilanggar?
Sekarang kalau teman-teman lesbian dan gay itu mau bikin acara, itu pasti diganggu dan polisi tidak melindungi, itu persoalnnya. Ini yang disebut sebagai pembiaran. Mestinya hak dalam berkumpul itu dilindungi. Sepeti acara porseni di Bone itu rekomendasinya dicabut oleh polisi, padahal sudah mendapat surat dari polres setempat.

Alasannya?
Alasannya pasti yang nggak jelas, ini tidak sesuai dengan budaya kita, itu bohong besar. Sulawesi Selatan itu mengenal empat gender. Kalau kita melihat sejarah dulu, dulu itu Hayam Wuruk pakai pakaian perempuan loh, itu dicatat di kitab Nagara Kertagama. Tapi ketika itu saya sebutkan pada tahun 1987, itu orang Javanologi marah-marah, katanya saya menghina. Intinya nenek moyang kita lebih menghargai perbedaan.

Di Aceh dulu diatur bahwa waria yang melacur itu ditangkap, oke deh, tapi sekarang waria yang di salon juga malah ditangkap, lho gimana kan dia nggak bisa kerja. Padahal lapangan kerja yang lain ditutup. Kalau gay sama lesbian mungkin bisa nyamar, tapi kalau ketahuan kadang bisa dikeluarkan. Seperti rektor univeristas andalas dengan tidak malunya dia mengatakan bahwa akan mengeluarkan mahasiswa yang LGBT, dia ngerti hak asasi manusia nggak itu? Hak itu adalah cita-cita, itu kewajiban negara dan harus dipenuhi.

Hak politik?
Saya di KPU itu pernah kok, mbak Merlyn juga mencalonkan ke DPRD. Terakhir tahun 2014 itu ada calon di Lombok Tengah, kebetulan dari PDIP, saya diceritain bahwa ada calon waria namanya Uun di lombok tengah, kebetulan nggak kepilih. Sementara saat saya nyoba di Komnas HAM itu saya nggak keterima di DPR nya saat fit and proper test, tetapi saya juga nggak dilecehkan. Padahal DPR itu kalau sama yang lain itu kasar, tapi sama saya itu nggak lho.

DEDE OETOMO

Berarti hak politik masih aman ya pak?
Sebenarnya secara teoritis itu sudah terpenuhi, tapi kan buktinya nggak ada. Ada sih, tapi kalau nggak ngaku. Ada beberapa orang yang pernah menjabat di DPR misalnya, itu dia merupakan seorang LGBT.

Saya sebagai pendidik berpendapat bahwa sekarang masih perlu pendidikan secara masif ya, tapi terkadang institusi pendidikan itu nggak mau atau bahkan anti.***

Bagaimana menurut pembaca?