déjà vu Penegakan Hukum Perkara Korupsi & Pengkhianatan Teori Hukum oleh KPK

1116

Oleh:
Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
Dosen/Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Déjà vu merupakan suatu istilah dalam bahasa Perancis, dimana secara gramatikal memiliki arti “pernah dilihat”. Namun, istilah déjà vu pula merupakan salah satu tema yang dikaji dalam bidang Psikologi. Secara sangat sederhana, definisi yang paling mudah dipahami, sebagaimana diungkapkan Julia C. Teale dan Akira R. O’Connor (2015), bahwa déjà vu merupakan pengalaman yang dirasakan oleh seseorang yang menarik perhatiannya karena ia merasa pernah mengalami hal tersebut, entah kapan dan entah dimana, dan ia merasa sangat familiar dengan pengalaman tersebut.

Tanpa hendak mengambil kajian psikologis tersebut sebagai kompetensi Ilmu Hukum, namun, perasaan seperti déjà vu tersebut, rasa-rasanya sangat tepat dan pas untuk mendeskripsikan fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Semenjak diundangkannya UU No. 30/2002 yang merupakan legitimasi dari lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], sepak terjangnya selama 16 (enam belas) tahun ini, mengingatkan Saya kembali kepada landasan historis dan landasan sosiologis dari eksistensi KPK, sebagaimana termuat dalam Konsideran Menimbang UU No. 30/2002. Perdebatan-perdebatan bahkan hingga jargon-jargon yang digembar-gemborkan bersama-sama dengan seluruh LSM/NGO yang mendukungnya, pada saat itu hingga sekarang, menurut Saya, terhadap perilaku KPK telah melemparkan Saya seperti dalam kondisi déjà vu yang dilukiskan di atas.

KPK, yang diusung sebagai “dewa penyelamat” negara dari mengalami kerugian keuangan negara, pada dasarnya hanya menutup keran yang satu dan membuka lebar keran yang lain. Keberhasilan KPK hanya diukur dengan berapa banyak koruptor yang dilemparkan ke dalam LAPAS. Sampai pada titik nadir, fenomena OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap objek gratifikasi/suap/sogok yang hanya 100jt-300jt pun ditangani oleh KPK, alih-alih berdalil bahwa ada potensi kerugian yang lebih besar—walaupun tidak pernah dibuktikan, fenomena OTTR (Operasi Tangkap Tangan Recehan) menjadi “prestasi” yang sangat dibangga-banggakan.

KPK justru bereksistensial sebagai lembaga pemerintahan yang diklaim oleh UU No. 30/2002, belum berfungsi secara efektif dan efisien, justru mempertontonkan perilaku yang tidak jauh berbeda dengan lembaga yang dimaksud tersebut. Bahkan, sumber daya manusianya sebagai penyidik dan penuntut umum pula berasal dari lembaga pemerintahan yang dinyatakan oleh UU No. 30/2002 adalah tidak efektif dan tidak efisien.

Gowerfen Sein: Mempidana Lebih Menguntungkan
KPK yang bergerak dalam bidang Hukum Pidana, pada akhirnya, harus mengalami gowerfen sein (keterlemparan) ke dalam mitos modernitas yaitu memandang realitas sebagai satu dimensi berdasarkan kesadaran naif dengan tujuan mempertahankan narasi tunggal/besar dari modernitas yaitu status quo. Artinya, mempidana lebih baik daripada kembalinya kerugian keuangan negara.

(Baca: Tercela-kah Perbuatan Para Eks Pimpinan KPK Yang Duduki Jabatan Komisaris Ini?)

Akibatnya, KPK melakukan hal yang sama dengan dua lembaga pemerintahan yang dianggap ‘lemah’ oleh UU No. 30/2002 yaitu penghianatan terhadap teori hukum. Oleh karena, KPK lahir dari kecacatan pengetahuan dari pembentuk Undang-undang dalam menentukan dan menetapkan politik hukum nasional di bidang Tindak Pidana Korupsi. KPK memang dipersiapkan sebagai ‘harimau yang bersayap’ untuk menerkam siapapun tanpa mempedulikan status subyek hukum.

Pada poin inilah, KPK adalah lembaga hukum yang tidak mengerti mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Akibatnya, KPK tidak akan mempersoalkan teori hukum mengenai ‘manusia’ (natuurlijk persoon) sebagai Subyek Hukum dengan ‘badan hukum’ (rechts persoon) sebagai Subyek Hukum. Maka, yang ditabrak adalah Hukum Privat dan Hukum Administrasi Negara. Padahal, kajian mengenai Subyek Hukum tidak pernah ada dalam pengajaran Hukum Pidana, namun ada dalam PIH dan Hukum Privat.

Pada akhirnya, KPK seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan, dalam menegakan hukum tidak lagi mengabdi pada kepentingan praksis moral (how to run a good life), melainkan menjadi suatu dominasi rasio instrumental. Maknanya adalah, alih-alih mengaku menggunakan asas accusatoir dalam Sistem Peradilan Pidana, pada akhirnya hanya memandang Terduga/Tersangka hanya sekedar objek yang dapat dimanipulasi, bahkan siapapun Kuasa Hukum/Advokatnya turut menjadi Terperiksa.

Korban Dominasi Rasio Instrumental KPK
Salah satu contoh dominasi rasio instrumental dengan model penghianatan terhadap Teori Hukum adalah pada perkara-perkara yang melibatkan korporasi (perusahaan), dimana Direktur—misalnya pada Putusan Mahkamah Agung No 787K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI No 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013, dengan menyatakan terdakwa bersalah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berlindung di balik Pasal 20 ayat (1) UU TIPIKOR dimana yang dapat dipidana adalah korporasi dan/atau pengurusnya, yang ditafsirkan secara mutlak berdasarkan Hukum Pidana, sedangkan semua Sarjana Hukum mengetahui status hukum dari seorang Direksi hanya merupakan ‘tampilan’ dari suatu badan hukum. Sehingga seluruh perbuatan hukumnya masuk ke dalam ranah hukum privat, kecuali, KPK membuktikan terlebih dahulu berdasarkan asas piercing the corporate veil dan asas businness judgment rules, dan ini adalah ranahnya Hukum Privat.

Atau, misalnya penjatuhan pidana yang dilakukan terhadapPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1749 K/Pid.Sus/2009 dengan Terdakwa Direktur Utama PT. Pos Indonesia yang didakwa dalam jabatannya ketika perbuatan tersebut terjadi selaku Kepala Wilayah Usaha Pos IV Jakarta yang mengeluarkan Biaya Komisi (Pembinaan Pelanggan) PT. Pos Indonesia untuk memberikan service kepada pelanggan, yang mana dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan kerugian PT. Pos Indonesia cq. Keuangan negara, dan ini adalah ranah Hukum Administrasi Negara.

Pada akhirnya memang, KPK mengalami keterlemparan (gowerfen sein) dalam pengagungan mitos-mitos modernitas yang positivistik, sehingga KPK tidak berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang berkerja berdasarkan rasio instrumental. Maka pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)—sebagai akibat dari lemahnya kemampuan kognitif, yang awalnya hanya didominasi oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka saat ini sudah menjadi trikotomi aparat penegakan hukum.

Bagaimana menurut pembaca?