Dr. Herlambang P. Wiratraman : Evaluasi dan Batalkan Kebijakan Diskriminasi Terhadap LGBT

25
Dr Herlambang P Wiratraman

Rechstaat, Tengokberita.com – Ketidakadilan atau diskiriminasi terhadap sebuah kelompok termasuk transgender menyangkut persepsi dan aturan publik yang menegaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan melakukan sesuatu karena terkait gendernya. Ketidakadilan itu bisa berbasis pada orientasi seksual dan bisa pula berbasis pada identitas gendernya.

Karena itu, Doktor Herlambang Perdana Wiratraman, ahli Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia yang juga staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya mengungkapkan, dibutuhkan perjuangan untuk menghapus atau paling tidak meminimalisir diskriminasi atau ketidakadilan terhadap sebuah kelompok termasuk transgender itu.

Apalagi, secara hukum, tidak satupun yang mengacu secara khusus terhadap ‘orientasi seksual’ ataupun ‘identitas gender’. Kepada tengokberita.com, alumnus Universitas Leiden, Belanda itu mengatakan, perlindungan hukum terhadap mereka lebih kepada jaminan atas persamaan dalam ketentuan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional, yakni memberikan peluang perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka.

(baca: Transgender, Kebebasan yang Kebablasan)

Lihat tujuan PBB dalam Pasal 1 (3) yang menyebutkan : :”…promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion race, sex, language, or religion….” (diatur kembali pada Pasal 13 (1)b jo. Pasal 55c Piagam PBB).

Selanjutnya pada UDHR 1948, Pasal 2: “Everyone is entitled to all the the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status….”

Selain itu, pasal 2 (1) ICCPR, yang diratifikasi melalui UU No. 12 UU No. 12 Tahun 2005 menyebutkan “Setiap Negara pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal -usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

Lantas CEDAW Pasal 12 (1): “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Oleh karena itu, maka standar hukumnya adalah: Pertama, Konstitusi (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kedua, UU No. 39 UU tentang HAM. Ketiga, Ketentuan Hukum Internasional Internasional yang telah diratifikasi.

Sedangkan landasan hukum Indonesia yang mengatur masalah ini mengacu pada Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 28 I, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28 J, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Kemudian UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana disebutkan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang -undang ini, dan tidak mendapatkan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Bagaimana mekanisme hukumnya untuk memperjuangkan ketidak-adilan itu?
Pertama, mendorong pertanggungjawaban negara untuk mengevaluasi, mengoreksi dan membatalkan kebijakan kebijakan yang mendiskriminasikan hak-hak kaum LGBT. Kedua, dibutuhkan kajian dan pemantauan serta rekomendasi dari Komnas HAM terkait UU No 39 tahun 1999.

Ketiga, melakukan gugatan hukum melalui mekanisme yudisial seperti Class Action; Judicial/Constitutional Review; Kewarganegaraan/Citizen Law Suit; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa; Gugatan TUN (Tata Usaha Negara).

Langkah-langkah semacam itu harus terus diperjuangkan mengingat begitu banyaknya ‘legalized discrimination’ dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. (Agus Suryantoro)

(sumber wawancara dan makalah Gender dan Seksualitas Dr. Herlambang Perdana Wiratramam, SH, MA, Surabaya, Agustus 2008)

Bagaimana menurut pembaca?