Home » News » Urban » Dr Ibnu Mazjah: Hak Jawab Pers Bukan Hal yang Mutlak

Dr Ibnu Mazjah: Hak Jawab Pers Bukan Hal yang Mutlak

Surabaya, Tengokberita.com – Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pers tak luput dari kesalahan. Pers seringkali memuat atau menayangkan berita sepihak (tidak berimbang/cover both sides) sehingga memicu terjadinya trial by press.
 
Bahkan tak jarang pula memuat atau menayangkan berita yang tidak sesuai fakta di lapangan. Alhasil, kekeliruan pers itu memicu terjadinya ketidaksenangan dari pihak-pihak yang diberitakan, baik secara individu, organisasi, maupun lembaga. 
 
Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan media, membuat klarifikasi dan bantahan. Pers memang berkewajiban untuk melayani hak jawab, hak koreksi, sekaligus hak tolak sebagaimana diamanhkan dalam UU No 40 tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) dan (3). Meski tidak sedikit pula yang kemudian membawanya ke ranah hukum. 
 
Dalam hal hak jawab, pers memang memuat atau menayangkan klarifikasi atau bantahan dari pihak—pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Cukupkah? Selesai kah permasalahan? 
 
Saat mempertahankan disertasinya berjudul ‘Pertanggungjawaban Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ di hadapan para penguji di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (28/8/2017), Dr R Muhammad Ibnu Mazjah, SH, MH tegas mengatakan bahwa hak jawab dan hak koreksi merupakan kewajiban bagi pers.
 
(Baca: Jampidsus: Dr. Ibnu Mazjah Berani Mengkritik Pers yang Sudah Membesarkannya)
Tetapi bukan merupakan kewajiban mutlak bagi pihak korban yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers. Hak jawab dan hak koreksi hanya merupakan instrumen yang bersifat anjuran,” kata Dr R Muhammad Ibnu Mazjah, SH, MH yang lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dalam Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. 
 
Dengan demikian, kata Ibnu yang bergelut di dunia pers selama 15 tahun ini, pihak korban yang merasa dirugikan karena pemberitaan pers dapat menempuh upaya hukum dalam upaya pemulihan hak-haknya yang dirugikan, berlandaskan pada upaya restorative justice.
 
Menurut Dr Ibnu, mekanisme hak jawab dan hak koreksi tidak bersifat atributif bagi korban. Melainkan masih terbuka upaya lain melalui sarana hukum pidana, apabila upaya instrumen untuk pemulihan itu tidak tercapai bagi korban. 
 
Hak jawab dan hak koreksi diwajibkan untuk dipenuhi demi menjaga keseimbangan pemberitaan sekaligus hak bagi orang atau badan yang diberitakan atau obyek dari media massa untuk mengklarifikasi atas suatu pemberitaan yang berkaitan dengan dirinya. 
 
Tetapi pemuatan bantahan dari pihak-pihak yang diberitakan tentu saja tidak dapat digeneralisir sehingga menghasilkan suatu premis seolah-olah dengan adanya bantahan dari pihak yang diberitakan, maka tuntas sudah permasalahan isu hukum yang kemudian berpotensi muncul,” pungkas Ibnu. (has)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Status Siaga, Lereng Gunung Agung Terbakar

Denpasar, Tengokberita.com – Lereng Gunung Agung Terbakar. Namun, kebakaran itu menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...

Dr Ibnu Mazjah: Hak Jawab Pers Bukan Hal yang Mutlak

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 1 min
0