Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.: SK Pengangkatan Bupati Lanny Jaya Cacat Hukum

kpk, setnov, ektp
Direktur Eksekutif Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan (KOMPHAK)

Sengketa hukum bertalian dengan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua belum juga berakhir. Dalam lingkup Peradilan TUN, sengketa tersebut tertuang di dalam perkara No.244/PLW/2017/PTUN-JKT. Pihak pemohon adalah Briyur Wenda, yang sebelumnya berkedudukan sebagai mantan calon Bupati Lanny Jaya, dengan Termohon adalah Kementerian Dalam Negeri RI. Gugatan tersebut pada prinsipnya memohonkan agar Pengadilan TUN Jakarta membatalkan SK Menteri Dalam Negeri No.13.91-3-49 Tentang Pengangkatan Bupati Lanny Jaya Provinsi Papua.

Yang dipersoalkan dalam perkara a quo, sebelum SK Menteri tersebut ditandatangani ternyata dua hari sebelumnya Pihak Termohon ( Menteri Dalam Negeri ) lebih dulu telah mengeluarkan Radiogram/Naskah Dinas Nomor.273/2222/SJ tanggal 10 Mei 2017. Isi naskah dinas/radiogram tersebut tentang perintah segera melaksanakan serah terima dan pelantikan Bupati. Persoalannya apakah perintah dalam radiogram/naskah dinas tersebut sah, mengingat pada saat perintah dilaksanakan SK Pengangkatan Bupati Lanny Jaya belum di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri?

(Baca: Nius Kogoya: Pecat Gubernur Papua dan Bupati Lanny Jaya! (4))

Dari sisi kepastian hukum SK Bupati Nomor 13.91-3049 atas pengangkatan Bupati Lanny Jaya tidak ada hubungan hukum dengan pelaksanaan pelantikan dan serah terima dari Pejabat Bupati Lama kepada Bupati yang baru, dengan pertimbangan Perintah pelantikan tertanggal 10 Mei 2017 sedangkan SK Pengangkatan Bupati tertanggal 12 Mei 2017. Sehingga secara hukum SK Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mutatis mutandis, SK Menteri dalam Negeri tersebut cacat hukum. Di samping itu, secara hukum sulit diterima oleh akal sehat (common sense) untuk menjawab pertanyaan logika dasar hukumnya ; Atas dasar maksud dan tujuan apa SK Menteri Dalam Negeri belum ditandatangani tetapi telah diberitakan melalui Radiogram dalam rangka perintah melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan. Tindakan mengeluarkan radiogram / naskah dinas tersebut secara hukum dapat disebut sebagai perbuatan yang tidak sehat atau akal-akalan (legal trick-legal twisting-legal lophoole).

Apabila SK Menteri Dalam Negeri cacat hukum, apa konsekwensi hukum selanjutnya ? Pejabat yang telah mengeluarkan produk administrasi yang cacat hukum sebaiknya membatalkan SK tersebut, demi kepentingan hukum. Dan oleh karenanya, untuk sementara wajib menunjuk PLT (pelaksana tugas) Bupati. Adapun bertalian dengan pertanyaan apakah Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Bupati Lanny Jaya setelah SK pengangkatannya dinyatakan cacat hukum, maka hal tersebut tergantung dari fakta hukum selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan ; apakah keluarnya radiogram/naskah dinas tersebut sebelum SK Menteri di tandatangani terjadi pelanggaran hukum ( baik hukum pidana maupun hukum tata usaha negara ) atau tidak.

Jika Bupati terpilih ada indikasi adanya perbuatan suap menyuap dan atau bentuk perbuatan tercela lainnya maka terdapat potensi Menteri Dalam negeri dalam posisi menunggu. Jika ada bukti perbuatan tercela maka DPRD dapat melakukan pleno untuk memberhentikan pengangkatan bupati Lanny Jaya. Jika ada proses penegakan hukum pidana (korupsi) hingga penetapan tersangka dan ditahan, maka Menteri Dalam Negeri tidak dapat mengangkat bupati dalam kondisi yang demikian. Dalam kondisi tersebut bagaimana hukum menjawab situasi tersebut ? Pastinyam dengan pertimbangan hulunya hukum itu berada pada proses pilkada dengan ditetapkannya oleh KPU siapa yang memiliki nilai terbanyak ( nomor 1 ) dan siapa yang memiliki nilai ( nomor 2 ). Maka atas dasar nomunklatur tersebut pasangan nomor urut ke 2 (dua) berdasarkan hasil penetapan KPU tersebut pihak DPRD dapat mengangkat mengusulkan pemenang nomor urut perolehan suara ke-2 (dua) untuk menjadi Bupati Kepala Daerah di Kabupaten Lanny jaya.

Bagaimana menurut pembaca?