Home » News » Negara » Dr Rocky Marbun: Penyelidik/Penyidik Polri Perlu Pembekalan Ilmu Hukum

Dr Rocky Marbun: Penyelidik/Penyidik Polri Perlu Pembekalan Ilmu Hukum

Jakarta, Tengokberita.com – Dalam menjalankan kewenangannya, penyelidik dan penyidik Polri acap melanggar aturan dan bahkan mengabaikan aspek hak asasi manusia (HAM).
 
Kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal, pemaksaan kepada orang yang diduga bersalah untuk mengaku, rekayasa alat bukti bahkan hingga pemerasan, menjadi tindakan hukum yang acap mewarnai proses penyelidikan dan penyidikan.
 
Repotnya, serangkaian penyimpangan tindakan hukum yang berlangsung selama proses penyelidikan dan penyidikan Polri dan kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memformulasikan surat dakwaan. Lantas pula menjadi pijakan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman.
 
Hal-hal ini lah yang menjadi dasar Rocky Marbun, SH, MH menyusun disertasi berjudul “Tindakan Penyelidik/Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”
 
Dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum yang digelar di Universitas Jayabaya pimpinan Prof H Amir Santoso, MSc, SC, PhD, Selasa (5/9/2017), Rocky Marbun berhasil mempertahankan disertasinya dengan predikat Sangat Memuaskan. Suami dari Syarifa Allawiyah Baijuri, SE ini menjadi doktor ke-158 di Universitas Jayabaya.
 
Penelitian ini pada hakikatnya didasarkan atas pengalaman empiris sendiri dalam praktik hukum pidana dalam ranah pra-adjudikasi khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh anggota Polri,” kata Rocky yang sehari-hari menjadi staf pengajar di Universitas Pancasila ini saat ditemui tengokberita.com usai sidang, Selasa (5/9/2017) sore.
 
Menurut Dr Rocky Marbun, SH, MH, dalam kapasitasnya sebagai aparatur pemerintahan, penyelidik/penyidik Polri berkedudukan sebagai pejabat pemerintahan. Karenanya, tak lepas pula dari UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 
Tindakan hukum penyelidik/penyidik Polri sebagai pejabat pemerintahan, harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas HAM. Dalam proses penegakan hukum, penggunaan dari UU No 30/2014 merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum sebagai suatu sistem yang terbuka berdasarkan kesamaan atas asas dan tujuan yang hendak dicapai. Pemaknaan terhadap tindakan penyelidik/penyidik Polri harus melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Dalam hal penentuan batas-batas penyelidik/penyidik Polri terhadap tindakan hukum, maka selain berpedoman pada perundang-undangan seperti KUHAP dan UU No 2/2002, juga berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik,” Rocky menguraikan.
 
Menurut Rocky, pembekalan ilmu hukum bagi para penyelidik/penyidik Polri perlu dilakukan. Sebab, selama ini penyelidik/penyidik Polri hanya mendapatkan modul Reserse Kriminal (Reskrim).
 
Rocky mengisahkan, ketika menangani perkara narkoba, dirinya pernah mendapati penyelidik/penyidik Polri yang dinilainya tidak memahami hukum. “Orang yang diduga bersalah dibawa dulu ke hotel, mendapat kekeraan fisik dan verbal. Ketika saya tanya penyidiknya, alasannya diskresi. Ada pemahaman yang salah dari diskresi oleh penyidik,” kata Rocky.
 
Dari hasil penelitian yang dituangkannya dalam disertasi, Dr Rocky merekomendasikan dua hal:
  1. Pemerintah segera melakukan sosialisasi UU No 30/2014 kepada setiap anggota Polri yang memiliki jabata sebagai penyidik.
  2. Revisi KUHAP dengan memasukkan sanksi terhadap penyelidik dan penyidik Polri yang melanggar asas bebas dari tekanan sebagaimana terkandung dalam Pasal 52 KUHAP jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP sebagai norma yang bersifat preskriptif dan wajib untuk dipertanggungjawabkan. (ibn/has)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

tni, jokowi, g30spki

TNI: Apa Yang Dibuat Pemerintah Kita Ikuti

Jakarta, Tengokberita.com- Pemerintah berencana membuat ulang  film G30S. Film itu akan disesuaikan dengan kondisi anak-anak ...

Dr Rocky Marbun: Penyelidik/Penyidik Polri Perlu Pembekalan Ilmu Hukum

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 2 min
0