Duh….Kondom Pun Bisa Dikriminalisasi dalam RKUHP

95

Jakarta, Tengokberita.com – RKUHP yang diagendakan akan disahkan DPR RI dalam waktu dekat, mencerminkan inkonsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak hal berlangsung kontradiktif dalam RKHUP dengan program pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi sendiri.

Perwakilan LBH Masyarakat Ricky Gunawan menjelaskan bahwa RKUHP tersebut mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan.

Ancaman yang paling nyata adalah ancaman terhadap kesehatan publik. Konten kriminalsiasi dalam RKUHP ini merupakan wujud inkonsistensi dan miss koordinasi di pemerintah,” ujar Ricky di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).

Ricky menyoroti masalah kesehatan publik akibat adanya kebijakan yang bertolak belakang antara dua kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal tersebut karena masalah kontrasepsi yang ada di Indonesia digencarkan oleh Kemenkes untuk menekan penyakit menular seksual (PMS), sedangkan Kemenkumham berencana melarang penyebaran informasi mengenai kontrasepsi.

RKUHP kalau kondom dikriminalisasi, akan meningkatkan penyakit menular seksual. Kemenkumham mengajukan ide kriminalisasi kontrasepsi, tapi Kemenkes membagikan kondom untuk menekan laju HIV dan penyakit menular seksual lainnya,” kata dia.

Sebab menurut Ricky, apabila alat kontrasepsi seperti kondom dikriminalisasi, maka setiap instasi terkait akan semakin sultlit menjangkau pekerja seks. Semakin sulitnya hal tersebut juga akan mempersulit pemerintah untuk menjangkau, terlebih menekan laju HIV dan PMS.

Larangan penyebaran informasi tentang kontrasepsi dalam RKUHP berpotensi menghambat program kesehatan dan akses terhadap layanan HIV karena layanan kesehatan reproduksi dan HIV akan semakin sulit menjangkau anak, remaja, dan populasi yang rentan yang takut untuk diancam pidana,” tegasnya.

Untuk mencegah pemidanaan, pernikahan akan menjadi pilihan guna menghilangkan ancaman penjara. Hal ini dianggap dapat menghambat program pendidikan wajib belajar 12 tahun karena menikah dianggap hal rasional untuk menghindari pemidanaan akibat perilaku seks di luar nikah.

Tidak hanya itu, masalah narkotika juga rencananya akan dimasukkan ke RKUHP. Menurut Ricky hal tersebut juga bukanlah langkah yang tepat dan juga bentuk inkonsistensi Jokowi.

Narkotika mau dipindanakan, ini berubah dengan niat program Jokowi untuk merehabilitiasi pecandu narkotika,” Ricky menambahkan.

Alvin selaku perwakilan dari LSM Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengatakan bahwa ketentuan itu akan menghambat dan memperburuk penanganan narkotika di Indonesia.

Rezim pemidanaan sangat berpotensi mengkriminalisasi. Kalau ini hanya dicopas (copy paste) tanpa mencantumkan ketentuan-ketentuan lain, akan melanggengkan kriminalisasi korban napza,” kata Alvin. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?