Home » News » Negara » Epistimolog Hukum: Soal Rohingnya, Jokowi Bisa Diimpeachment Bila Abaikan Kemarahan Rakyat
rohingya, presiden ri, uud

Epistimolog Hukum: Soal Rohingnya, Jokowi Bisa Diimpeachment Bila Abaikan Kemarahan Rakyat

Jakarta, Tengokberita.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak boleh mengabaikan keinginan masyarakat yang menuntut pemerintah untuk bersikap tegas serta mengeluarkan sikap yang konkrit terhadap pemerintah Myanmar bertalian dengan isu kekerasan dan kebrutalan yang menimpa warga Rohingnya. Demikian disampaikan Epistolog hukum yang juga sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Utrecht, Belanda, Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq, SH.,LL.M.,Ph.D. dalam perbincangan dengan tengokberita.com.

Menurut Haq, sapaan karib Lalu Muhammad Hayyun, pengabaian terhadap keinginan rakyat dapat dianggap sebagai sikap pemerintah yang tidak amanah dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan rakyat berdasarkan ketentuan konstitusi. “Ketika rakyat mengekspresikan kehendaknya kepada pemerintah untuk berbuat lebih konkrit atas kekerasan terhadap masyarakat Rohingnya, lalu diabaikan, berarti pemerintah bisa dianggap tidak mengemban amanah tadi. Karena secara ‘common sense’ hubungan pemerintah dan rakyat itu adalah hubungan pemberian kuasa,” Haq menerangkan. “Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi menurut UUD 1945,” katanya. Hayyan Ul Haq membenarkan konkritisasi dari pencabutan kuasa rakyat terhadap pemerintah adalah berwujud impeachment terhadap presiden. “Karena dianggap tidak menjalankan perintah konstitusi,” kata Haq.

Sikap masyarakat di tanah air yang membela rakyat Rohingnya juga disebutkan memiliki landasan yang kuat. Hal itu didasarkan pada norma di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan pemerintah turut serta untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. “Karena itu pemerintah terikat oleh kewajiban positif, menciptakan ketertiban berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.

(Baca: Ahli Hukum Internasional Nilai Langkah Pemerintah RI Soal Rohingya Sudah Tepat)

Oleh karena itu, imbuhnya, ketika masyarakat Indonesia marah melihat kekerasan yang terjadi di Rohingnya, hal tersebut tidak dapat dianggap sikap rakyat Indonesia yang melankolis. “Ketika rakyat marah bukan berarti kemarahan karena kemelankolikan masyarakat kita, tetapi itu adalah kemarahan konstitusional dimana pemerintahnya itu diam ketika melihat orang lain dalam keadaan terhinakan kemanusiaannya,” ujarnya.

Jadi, bila kemudian, keinginan dari pemberi kuasa dalam hal ini rakyat tidak dijalankan oleh penerima kuasa, dapat diartikan penerima kuasa telah gagal. “Kegagalan pemerintah dalam mengemban amanah itu menjadi alasan yang valid dan konstitusional untuk mencabut pemberian kuasanya,” tandas Haq, seraya menambahkan, argumentasi tersebut didasarkan pada asumsi kekerasan dan kebrutalan yang terjadi adalah benar dan bukan informasi yang hoax.

Betapapun demikian, Haq dapat menerima bila kemudian keberangkatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dianggap sebagai sikap pemerintah atas isu Rohingnya. “Itu bisa saja menjadi jawaban atas kehendak rakyat terhadap konflik kemanusiaan ini. Tapi pemerintah yang jelas tidak mengabaikan kemarahan rakyat,” (ibn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

tni, jokowi, g30spki

TNI: Apa Yang Dibuat Pemerintah Kita Ikuti

Jakarta, Tengokberita.com- Pemerintah berencana membuat ulang  film G30S. Film itu akan disesuaikan dengan kondisi anak-anak ...

Epistimolog Hukum: Soal Rohingnya, Jokowi Bisa Diimpeachment Bila Abaikan Kemarahan Rakyat

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 2 min
0