Ganti Ketua Umum, Mampukah Golkar Menuju Partai ‘Era Now’?

62

Jakarta, Tengokberita.com-Partai Golkar telah menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum terpilih menggantikan Setya Novanto. Dan, tak lama lagi mereka akan menggelar Munaslub Golkar.

Dengan kehadiran nahkoda baru mampukah partai ini menuju ‘Era Now’, Era Bersih, dan Era Transparan?

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, pergantian itu menunjukkan ada harapan baru. Selain itu, mengelola perbedaan dalam rapat pleno yang menghasilkan keputusan menetapkan secara definitif Ketum Golkar yang baru Airlangga Hartarto (AH) menandakan partai ini bisa mengelola konflik di internal mereka.
Namun, memperbaiki citra kurang baik dari suatu partai politik, kata dia, amat sulit, daripada membangun image baru dari sebuah partai politik baru. “Politik itu persolan persepsi. Secara konseptual, citra kurang baik sulit dirubah karena sudah melekat di peta kognisi khalayak,“ujar Emrus kepada Tengokberita.com.

Harus diakui, tampilnya Airlangga sebagai Ketum baru Golkar adalah sebagai titik permulaan yang sangat baik membangun Golkar “baru” dengan branding baru yaitu, Golkar Bersih.

Sebagai branding baru, yaitu Golkar “bersih”, kepegurusan Golkar di bawah kepemimpinan AH harus mampu memulihkan citra Golkar yang kurang baik selama ini. Sebab sudah jamak elit partai ini terlibat tindak pidana korupsi. Terakhir, Ketumnya status tahanan di KPK diduga kuat terlibat korupsi kasus E-KTP,” ujar Emrus.

Karena itu, membangun kembali kepercayaan publik terhadap Golkar harus diawali dari rekam jejak para elit partai yang duduk di jajaran susunan pengurus yang dibentuk pada Munaslub yang diselenggarakan pekan depan di Jakarta.

Paling tidak, ujar dia, ada enam hal yang harus diperhatikan untuk melihat rekam jejak para pengurus Golkar ke depan:

Pertama, kepengurusan bebas dari nama yang pernah disebut terkait tindak pidana korupsi, termasuk dengan kasus KTP elektronik.

Kedua, kepengurusan tidak melibatkan mereka yang memainkan atau berada di dua kutub komunikasi politik yang berbeda. Misalnya, awalnya menolak Munaslub, berubah menjadi pendukung Munaslub. Dalam bahasa sehari-hari disebut, “Pagi tahu, sore sudah tempe”.

Ketiga, kepengurusan harus terhindar dari mantan napi, baik itu napi karena perilaku tak terpuji secara moral maupun dari tindakan dugaan tindak pidana korupsi, utamanya kasus KTP-E.

Keempat, hindari kepengurusan oleh karena kekuatan uang. Sebab, jika mereka ada di dalam kepengurusan maka kelak akan mempraktekan politik pragmatis dan transaksional yang menimbulkan masalah Golkar ke depan.

Ke lima, semua jajaran kepengurusan benar-benar harus berintegritas kukuh. Seperi kata pepatah, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas (tetap berada pada pendirian semula).

Keenam, kepengurusan harus mencerminkan kaderisasi yang menunjukkan komitment, rekam jejak teruji, muncul dari arus bawah, memiliki soliditas seperti batu karang yang teguh, dan mempunyai idealisme semangat kekaryaan.

Karena itu, bila Golkar mampu menyusun struktur kepengurusan yang benar- benar baru, kredibel, terpecara, dan terutama tidak berpotensi tersangkut kasus KTP elektronik maka Golkar “Era Now” cukup terbuka. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?