Genderang Perang Sudah Ditabuh 61 Tahun Lalu, Korupsi Tetap Saja Merajalela

1331

Recstaat, Tengokberita.com – Tindak pidana korupsi bukan merupakan aksi kejahatan yang baru kemarin terjadi. Aksi kejahatan yang satu ini sudah hadir di Bumi Pertiwi sudah sejak lama.

Bahkan jika ditarik jauh ke belakang, sudah terjadi di masa-masa kerajaan. Di abad 7 M, misalnya, Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga di Jawa pernah menguji kejujuran masyarakatnya dengan menempatkan emas di jalanan.

Yang mengambil emas itu justru putranya sendiri. Tak ayal, tangan putranya itu dipotong Ratu Sima sebagai pelajaran kepada seluruh rakyatnya supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Pada masa republik ini berdiri, kasus korupsi juga pernah marak terjadi. Berbagai kasus korupsi pernah menjadi berita utama (Head Line) koran Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, sepanjang pemberitaannya antara tahun 1951 – 1956. Bahkan atas pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Ruslan Abdulgani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI di kabinet Soekarno pada 1956, koran Indonesia Raya dibredel pemerintah.

(baca: Ada Apa dengan Pemberantasan Korupsi?)

Padahal Lie Hok Thay kala itu mengaku memberikan Rp1,5 juta kepada Ruslan Abdulgani dalam urusan cetak kartu suara Pemilu pertama pada tahun 1955. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara Pieter de Queljoe ditangkap. Atas pemberitaan itu, Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar sendiri kemudian ditangkap dan dipenjara tahun 1961.

Korupsi menjadi istilah hukum (legal term) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Faktanya, peraturan tersebut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.

Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957.

Korupsi makin menjadi ketika Presiden Soekarno melakukan gerakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia pada tahun 1958. Periode ini dinilai sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia.

Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Salah satunya dilakukan oleh Kolonel Soeharto (mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun). Pada 1959, Soeharto yang kala itu menjabat Pangdam Diponegoro dipecat Jenderal Abdul Haris Nasution dengan tidak hormat karena telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah.

Soeharto kala itu ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong. Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan perusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan.

Karier militer Soeharto di TNI ketika itu diselamatkan Mayjen Gatot Subroto. Soeharto tidak jadi diproses hukum meski telah menjalani pemeriksaan oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat.

Gatot Subroto kemudian mengirim Kolonel Soeharto ke Seskoad di Bandung. Jabatan Pangdam Diponegoro sendiri kemudian digantikan Letkol Pranoto, teman karib Soeharto di militer. Ketika menjadi Presiden RI ke-2 menggantikan Soekarno, Soeharto kemudian menempatkan Lim Sioe Liong dan Bob Hasan untuk mengelola bisnis di Indonesia.

Pada 9 Juni 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.

Pada saat itu korupsi terus marak terjadi. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya.

Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi -4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu kian tambah banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.

Secercah harapan dan sedikit keinginan kiranya muncul tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namanya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi.

Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti UU No 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, persisnya tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai mass media memberitakan jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, mesyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama 28 tahun berlakunya UU No 3 tahun 1971, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memperoleh hasil signifikan. Pada 1999, Pemerintah kemudian menerbitkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No 3 Tahun 1971.

Dua tahun kemudian, UU No 31/1999 diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah pasal di dalam UU No 31/1999 diubah dalam UU No 20 Tahun 2001.

Selesaikah urusan korupsi? Nyatanya tidak. Korupsi di era Reformasi bahkan makin menggila. Seiring diberlakukannya UU Otonomi Daerah pada tahun 2000, korupsi makin masif terjadi di daerah-daerah. (has)

Bagaimana menurut pembaca?