Home » News » Kasus » GP Ansor Siap Bikin Perhitungan, Kuasa Hukum Ahok Tak Jadi Laporkan Ma’ruf Amin
sidang ahok, ahok, penistaan agama

GP Ansor Siap Bikin Perhitungan, Kuasa Hukum Ahok Tak Jadi Laporkan Ma’ruf Amin

Jakarta, Tengokberita.com – Ucapan dan perlakuan ahok serta pengacaranya terhadap Ketua Umum MUI Kyai Makruf Amin yang juga Rais Am PBNU saat bertindak sebagai saksi di persidangan ke-8 dg terdakwa BTP diprotes kader NU se-Indonesia.

Saya melihat sikap dan perlakuan Ahok dan Tim Pengacara Ahok thd Kyai Makruf Amin sebagai Rais Am PBNU di persidangan sangat kasar, sarkastik, melecehkan, dan mengina marwah NU. Apalagi pengacara intimidatif. Kami tidak terima“, demikian Ketua Bidang Antarlembaga PW GP Ansor DKI Redim Okto Fudin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima tengokberita.com Selasa (31/1/2017).

Pengacara Ahok menuduh Kyai Ma’ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Itu tuduhan yg sangat tendensius dan politis. Sejak awal, bio data kiyai Makruf menyebutkan hanya pekerjaan yang masih aktif, sebanyak 12 item. Sementara posisi anggota Wantimpres, anggota DPR, Ketua Komisi VI DPR tidak dicantumkan karena memang eksisting sudah tidak menjabat. Tuduhan menyembunyikan itu tuduhan keji“, ujarnya.

Sama persis ketika pengacara menuduh Kyai Makruf seolah didekte SBY untuk menerima agus-silvy di PBNU dan juga membuat fatwa, ini tuduhan yang jahat. Apalagi dg menuduh kesaksian palsu n mengeluarkan ancaman u memidanakan. “Pengacara ahok telah menabuh genderang perang dg NU. Ente jual ane beli. Kyai Makruf adalah pimpinan tertinggi NU, dg puluhan juta pengikut. Kami akan catat ini sbg pelecehan tak terkira pd warga NU“, ujarnya dg geram.

Statemen ahok juga sangat kasar yang menunjukkan kelasnya. “Kami mengecam ucapan ahok yang melecehkan Kyai Makruf dengan menyatakan beliau tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif, menuduh bohong dan mengancam kyai. Kami konsolidasi dengan seluruh kader muda NU, termasuk banser. Kami hormat pd ulama kami. Kami akan buat perhitungan”, pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama (BTP), Sirra Prayuna memastikan tidak akan melakukan upaya hukum apapun, termasuk melaporkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin ke pihak kepolisian. Pasalnya, posisi ulama sepuh Nahdlatul Ulama (NU) ini bukan saksi pelapor, melainkan saksi fakta.

Penegasan ini disampaikan Sirra untuk meluruskan kesimpangsiuran berita yang muncul pasca sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal, Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Rabu (31/1). “Maksud pak Basuki, laporan itu disampaikan kepada pihak pelapor. Jadi, tidak relevan dan tidak ada urgensinya kalau KH Ma’ruf Amin dilaporkan. Tidak ada sama sekali dan tidak ada sedikitpun, niatan kita mau melaporkan KH Ma’ruf Amin,” tegas Sirra.

Sirra menjelaskan, sangat tidak relevan jika Ahok dituduh mememperkarakan KH Ma’aruf Amin. Sebab, posisi KH Ma’ruf Amin dalam persidangan ini bukan saksi pelapor, tetapi saksi fakta. “Apalagi, tidak satupun pernyataan dari Basuki yang menyatakan akan melaporkan KH Ma’ruf Amin,” terangnya.

(Baca: Gara-Gara Pengacara Ahok, BIN dan Polri Dicurigai Ikut Bermain)

Namun demikian, dia mengatakan fokus dari tim kuasa hukum sejak awal adalah saksi-saksi pelapor yang memberikan keterangan palsu dimuka persidangan. Padahal sudah disumpah. “Jadi, sekali lagi, kami tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melaporkan KH Ma’ruf Amin. Kami memandang tidak ada relevansinya dan tidak ada urgensinya melaporkan KH Ma’ruf Amin terkait keterangannya di persidangan. Kami sangat menghormati KH Ma’ruf Amin,” tambahnya, penghormatan itu ditunjukan saat proses persidangan ke-8.

Senada dengan Sirra, anggota tim hukum yang lain, I Wayan Sudirta menegaskan Ahok tidak akan melakukan itu. Sebab, sebagai politisi kawakan dan cerdas, Ahok pasti secara matang mempertimbangkan dampaknya. “Dari sisi manapun, tidak akan ditemukan argumen melaporkan KH Ma’ruf Amin. KH Ma’ruf Amin ini tokoh nasional dan ulama NU yang sangat disegani di Indonesia,” tuturnya.

Menurut dia, tim kuasa hukum sangat menghormati ulama-ulama NU. Sebab NU secara organisasi, selama ini menjadi perekat bangsa yang senantiasa menabur benih-benih kesejukan di NKRI ini. Karena itu, sebagai tokoh nasional maka kewajiban setiap anak bangsa untuk menjaga kehormatannya.

Pengacara senior ini mengaku sedih membaca berita Ahok melaporkan KH Ma’aruf Amin. Untuk itu, tim kuasa hukum Ahok berpikir untuk melaporkan siapa saja yang menyebut Ahok melapor KH Ma’ruf Amin . Sebab, tidak ada pernyataan Ahok seperti itu saat konprensi pers. “Sebenarnya perlu dilacak, siapa sesungguhnya yang membuat berita itu.

Saya tahu betul apa yang disampaikan pak Ahok karena posisi saya disamping kanan pak Ahok dan di kiri pak Ahok ada pak Humphrey. Tangan saya berdempet dengan tangan pak Basuki dengan catatan, jika pak Basuki ngomong saya akan senggol. Tetapi, pak Ahok nggak ngomong dalam konpres itu. Sama sekali tidak membicarakan materi sidang dan materi perkara,” terangnya.

Anehnya jelas Wayan, justru muncul pemberitaan Ahok mau melaporkan KH Ma’aruf Amin. “Sekali lagi, terpikir saja tidak. Apalagi melakukannya. Lagipula, apa yang disampaikan KH Ma’ruf Amin itu terkait dengan laporan 4 Komisi di MUI. Pada dasarnya, pak KH Ma’ruf Amin itu menjelaskan mengenai tindak lanjut dari laporan 4 Komisi tersebut. Jadi, pak Ma’ruf Amin tidak memberatkan Ahok. Kalau tidak memberatkan Ahok, apa urusannya melapor KH Ma’ruf Amin. Jadi, tidak ada bukti, tidak ada pernyataan yang menyebutkan Ahok melaporkan KH Ma’ruf Amin ke polisi,” imbuhnya.

Wayan menduga, isu Ahok melaporkan KH Ma’ruf Amin ke polisi ini sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu. “Selalu Ahok dalam posisi dizholimi dan dianiaya. Lalu dilanggar hak asasinya, termasuk dalam berita Ahok melapor KH Ma’ruf Amin,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengaku dalam setiap persidangan pasti ada dinamikannya, termasuk sidang Ahok ini. Namun dinamika ini sama sekali tidak dalam rangka mengurangi penghormatan kepada KH Ma’ruf Amin. Sebab kewajiban pengacara untuk melindungan semua hak asasi kliennya. Dia harus dilindungi kebenaran hakikinya. “Dinamika persidangan itu biasa. Apalagi, dari sejumlah saksi pelapor, tidak ada satupun yang melihat kejadian secara langsung, semua membuat kesimpulan sendiri. Tetapi mereka tidak punya data yang valid,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Ini Kronologi Jony Tikam Selingkuhannya Gara-gara ‘Mr P’ Nya Diledek Kecil

GP Ansor Siap Bikin Perhitungan, Kuasa Hukum Ahok Tak Jadi Laporkan Ma’ruf Amin

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 4 min
0