ICW: RKUHP Bela Kepentingan Koruptor

1553
Konferensi Pers di kantor ICW soal RKUP, Minggu (3/6/2018). (Foto: Wibi/Tengokberita.com)

Rechstaat, Tengokberita.com – Wakil Rakyat yang melekat pada para anggota dewan Terhormat yang duduk di Parlemen, patut dipertanyakan. Sebab pada praktiknya, kinerja para anggota DPR di Senayan seringkali tak merepresentasikan rakyat.

Salah satu contohnya adalah soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski mendapat pertentangan hebat dari banyak elemen masyarakat, toh DPR tetap berencana untuk mensahkan RKUHP pada Agustus 2018.

Masyarakat pun kembali bereaksi. Sebab isi RKUHP dinilai penuh kejanggalan dan justru berbanding terbalik dengan semangat penegakan hukum di Indonesia.

(baca: Fokus ke Penindakan, Benarkah KPK Gagal Move On?)

Lalola Easter selaku peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan di dalam RKUHP, pidana denda jauh lebih ringan dibanding apa yang diatur di dalam UU Tipikor.

Pemberlakukan Pasal 63 ayat (2) RKUHP yang menentukan jika pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, maka pidananya tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Artinya, penjeraan yang dimaksudkan untuk dicapai pada UU Tipikor terhadap para terdakwa korupsi tidak tercapai,” ungkap Lalola di kantornya, Minggu (3/6/2018).

Aspek kedua ialah melemahnya fungsi Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkara korupsi. Lalola menerangkan masuknya delik korupsi di dalam RKUHP mengakibatkan matinya Pengadilan Tipikor yang selama ini menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum. Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor,” kata Lalola.

Terakhir, Lalola memaparkan bahwa di dalam RKUHP tidak mengenal adanya tambahan uang pengganti, berbeda dengan Undang-Undang Tipikor. Padahal dengan adanya uang pengganti dinilai sebagai upaya pemulihan aset negara (asset recovery) yang tentunya sangat penting untuk mengurangi kerugian negara. (wap)

Bagaimana menurut pembaca?