Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Katabelece

86

Jakarta, Tengokberita.com-Sejumlah masyarakat dan penggiat demokrasi prihatin dengan permintaan pemerintah yang meminta KPK menghentikan proses hukum atas sejumlah calon kepala daerah yang terjerat hukum.

“Semoga KPU dan Bawaslu segera klarifikasi dan tidak jadi bagian dari Pemerintah (Menkopolhukam) yang ikut-ikutan minta KPK hentikan proses hukum atas para calon kepala daerah. Proses hukum tidak boleh dikangkangi proses politik. Equality before the law. Indonesia negara hukum. Bukan negara katabelece,” demikian pernyataan Titi Anggraini Mashudi, sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di akun Facebooknya Selasa (13/3/2018) hari ini.

Keprihatinan Titi Anggraini beralasan karena Polri juga sudah memastikan tidak akan memproses hukum calon kepala daerah yang sudah resmi ditetapkan menjadi calon oleh KPU selama proses pilkada yang berlangsung dari tgl 6 maret 2018 itu.

Menurut Polisi, penundaan proses hukum itu untuk menghormati jalannya tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Selain itu, pemilu merupakan bagian terpenting dari demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, Polri memilih menunda proses hukum yang menjerat para calon kepala daerah.Polri khawatir jika memrosesnya akan disangka melakukan kriminalisasi. Kemudian terjadi kegaduhan dan menuding polisi berpolitik.

Selesai pilkada, terpilih atau tidak, proses sebagai saksi atau tersangka akan dilanjutkan. Ini untuk menghindari kemungkinan adanya pemanfaatan aparat penegak hukum untuk dipolitisasi.

Kebijakan ini sebenarnya bukanlah kebjakan baru karena sudah ada sejak masa kapolri Badrodin Haiti .

Padahal menurut Perludem, Penundaan kasus hukum kepala daerah selama Pemilu langkah yang kurang tepat karena di mata hukum semua warga negara adalah sama. Hukum harus ditegakkan adil dan juga tanpa diskriminasi. jika penegak hukum menunda proses hukum calon kepala daerah selama Pilkada akan berdampak lebih buruk lagi jika calon yang terpilih ternyata terbukti melakukan pelanggaran hukum. (jar/rot)

Bagaimana menurut pembaca?