Ini Reaksi Para Anggota DPR Ketika Hak Imunitas Dipersoalkan KPK

74
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Jakarta, Tengokberita.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung agak panas.

Pasalnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyinggung soal imunitas anggota DPR yang terdapat dalam UU MD3 yang telah disahkan DPR, Senin (12/2/2018). Di hadapan anggota Komisi III, Laode mengingatkan agar para anggota DPR lebih memerhatikan prinsip kesamaan di depan hukum tanpa membedakan apakah anggota DPR atau bukan.

Apakah norma baru dalam UU MD3 itu tadi ada di dalam Undang-Undang Dasar ada hak imunitas betul, tapi jelas hak imunitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,” kata Laode di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen DPR, Selasa (13/2/2018).

(baca: UU MD3 Bawa Indonesia ke Zaman Kegelapan)

Hak imunitas sebelumnya telah dihapuskan berdasarkan putusan MK namun kembali dimunculkan oleh DPR sebagai bagian dari UU MD3 yang telah disahkan. Korupsi sebagai tindak pidana khusus maka memperbolehkan KPK untuk langsung melaksanakan tugasnya tanpa perlu izin dan lepas dari hak imunitas yang ada.

Equality before the law itu prinsip yang tidak bisa kita tidak hormati. Oleh karena itu putusan MK sebelumnya ditiadakan tapi dia keluar lagi. Dalam rangka untuk penindakan, penyidikan dan penyelidikan KPK berpedoman pada undang-undang dan KUHP yang memperbolehkan tidak menerima izin karena itu korupsi,” tegas dia.

Namun, menanggapi hal tersebut anggota Komisi III, Masinton Pasaribu dan Erma Suryani Ranik membantah hal tersebut. Masinton dan Erma menegaskan agar KPK lebih disiplin dan membaca terlebih dahulu UU MD3 yang telah disahkan baru mengkomentari hal tersebut.

Di Undang-Undang MD3 gak ada di situ izin ini. Jadi imunitas bukan dari korupsi, dibaca dulu,” tegas Masinton.

Erma sendiri juga merasa perkataan Laode tidak tepat disampaikan karena menjelaskan hal tersebut, sehingga seolah-olah DPR menjadi sebuah lembaga yang selalu bertentangan. “Tolong Abang Laode, ini terlihat jelas bahwa Undang-Undang MD3 yang baru belum dibaca. Tolong lebih disiplin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pasal 245 UU MD3 mengatur mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Maka dinilai bahwa aturan tersebut akan mempersulit penindakan yang akan dilakukan, meskipun pada Pasal 245 ayat (2) menyatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. Disangka melakukan tindak pidana korupsi. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?