IPW Dukung Jabatan Kapolres Dibatasi 2 Tahun

Jakarta, Tengokberita.com -Indonesia Police Watch mendukung usulan Mendagri agar masa jabatan Kapolres maksimal dua tahun. Karena jika terlalu lama di posisi itu, potensi untuk melakukan kolusi cukup besar.

“Ini yang perlu dicermati elit Polri. Sebab dalam kritikan itu ada keluhan bahwa kapolres yang terlalu lama menjabat cenderung berkolusi dengan berbagai pihak, terutama kepala daerah,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane secara tertulis kepada Tengokberita.com, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Neta, Polri harus menerima kritikan itu dengan lapang dada dan segera menata serta mengubah pola pengawasan serta evaluasi terhadap para kapolres.

“Usulan Mendagri agar kapolres menjabat tak lama (2 tahun saja) sebenarnya itu yang terjadi selama ini. Dua tahun menjabat sebagai batas maksimal sudah berlangsung selama ini. Bahkan ada kapolres yang hanya menjabat 3 bulan atau 6 bulan sudah dimutasi ke jabatan yang lebih empuk lagi,” ujar Neta Pane tanpa merinci bagaimana jabatan yang empuk itu.

Neta mengatakan soal masa jabatan itu memang penting. Tapi lebih penting adalah dalam menempatkan seseorang elit Polri harus berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas serta memaksimalkan hasil assesmen selama ini.

Bukan hanya berdasarkan faktor kedekatan atau berdasarkan suka atau tidak suka,” ucap dia.

Setelah itu, kata Neta, atasan mengawasi dan mengevaluasi kapolres tersebut secara rutin. Kapolres yang tidak peduli dengan wilayahnya, tidak peduli dengan dinamika masyarakat, tidak inovatif dan tidak profesional harus segera dicopot.

“Tidak perlu menunggu 2 tahun. Bila perlu hanya 1 bulan jika kapolres brengsek harus dicopot,” kata dia

Bulan lalu, ujar dia,  Kapolri sudah mewanti wanti, kapolres yang tidak mampu mengantisipasi kejahatan jalanan dan premanisme di wilayah tugasnya akan dicopot. “Ini sebuah peringatan agar kapolres bekerja secara profesional sebagai pelindung masyarakat. Peringatan ini harus dibarengi dengan tindakan tegas jika masih ada kapolres yang tidak becus dalam bekerja,” ujar Neta.

Kekhawatiran Mendagri, menurut Neta, jika terlalu lama menjadi kapolres akan tercipta kedekatan, dan ketika ada kasus karena dekat menjadi segan menindak, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan atasan.

Disinilah, kata dia, fungsi pengawasan dan evaluasi rutin dari atasan sangat diperlukan. Tentunya peran masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi kinerja kapolres dan polisi pada umumnya. Masyarakat harus maksimal melakukan pengawasan. “Jadikan media sosial sebagai instrumen pengawasan agar atasan para kapolres bisa mengevaluasi dan menindak para kapolres yang brengsek,” pungkas dia. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?