Kasus Korupsi Proyek Pemecah Ombak, Kejati Sulut Dituding Tebang Pilih

34

Justice, Tengokberita.com – Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ), Somuel Basoke meminta Kejaksaan Tinggu Sulawesi Utara serius dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pemecah ombak di Minahasa Utara. Samuel menuding, Kejati Sulut tebang pilih dalam mengungkap aktor yang terlibat di kasus yang merugikan negara sekitar 8,8 miliar itu. “Sudah tiga kali Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Utara berganti, dan kasus ini tak kunjung diusut tuntas,” ungkap Basoke dalam keterangan tertulis yang diterima tengokberita.com.

Somuel menyebutkan nama Bupati Minahasa Utara Vonni Anneke Panambunan sebagai pihak yang layak dimintai pertanggungjawaban. Nama Vonni, menurut dia, muncul di dalam persidangan terdakwa perkara tersebut di pengadilan setempat. “Nama Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan sudah jelas disebut terlibat di dalam persidangan dan dakwaan. Demikian pula, anggota Kepolisian bernama Kombes Pol Rio Permana disebut di persidangan itu terlibat,” katanya.

Pihaknya, imbah Somuel juga telah berkali-kali mendesak Kejati Sulawesi Utara untuk menyidik menetapkan sang Bupati yang baru berpindah partai dari Gerindra Ke Nasdem tersebut sebagai tersangka. Namun, hingga kini pihak kejaksaan tetap bergeming. Saat ini, lanjut dia, persidangan atas kasus korupsi pemecah ombak di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara itu masih terus bergulir di pengadilan Manado. Sejumlah nama dan pejabat dari Jakarta dan daerah pun sudah terkuak dalam fakta persidangan.

(Baca: Mutasi 39 Pejabat Eselon 2 Kejagung, Fadil Zumhana Jadi Sekretaris Jampidsus)

Seperti diberitakan, dalam kasus ini, pihak Kejaksaan telah menggelar sidang dengan terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven, RM alias Robby. Dalam surat dakwaan, disebutkan, proyek ini bermula saat ada usulan permintaan dana siap pakai (DSP) dari BPBD Minut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Disitu terdakwa Rosa selaku Kepala BPBD mengusulkan permintaan tersebut dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati Minut Nomor 68 tahun 2016.

Isi permohonan menjelaskan, jika di Kabupaten Minut dalam status siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor. Padahal di daerah tersebut, tidak pernah terjadi bencana dan warning peringatan dari BMKG dengan kondisi cuaca ekstrim.

“Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala BNBP Nomor 06A Tahun penjara 2011,” kata Jaksa Bobby Raswin, seperti dikutip dilansir zonautara.com

Tak hanya itu, menurut JPU, proyek ini tidak dilakukan pemilihan barang dan jasa terhadap pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Bahkan penyerahan dana pencairan hasil pekerjaan tidak diberikan kepada pihak pelaksana pekerjaan. (red)

Bagaimana menurut pembaca?