Kepala BPH Migas: Kebijakan BBM Satu Harga Demi Terwujudnya Sila ke-5 Pancasila

67

Ekonomi, Tengokberita.com – Kebijakan BBM Satu Harga hingga kini masih dimaknai keliru oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Di Mentawai, Sumatera, misalnya, kebijakan BBM Satu Harga sempat dimaknai aparat Pemda setempat sebagai keseragaman harga jual BBM jenis tertentu dan BBM jenis khusus penugasan.

Di Mentawai, kebijakan BBM Satu Harga sempat dimaknai seperti itu. Ketika itu, untuk BBM jenis khusus penugasan yaitu jenis Premium, dijual secara seragam Rp9.000/liter mulai dari SPBU hingga tingkat pengecer. Akhirnya kita memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kebijakan BBM Satu Harga,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dr Ir M Fanshurullah ASA, MT saat mengadakan silaturahmi dengan para pimpinan media di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Tak hanya pemaknaan yang keliru soal kebijakan BBM Satu Harga, banyak juga para wartawan dan bahkan elit di pemerintahan yang tidak memahami betul apa itu tugas dan fungsi BPH Migas. “Siang ini misalnya saya diundang Komisi VII DPR yang akan menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus kebocoran pipa minyak milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini bukan ranah tugas dan fungsi BPH Migas. Tetapi karena sudah telanjur diundang, saya tetap diminta datang oleh Komisi VII DPR,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ifan ini menegaskan, kebijakan BBM Satu Harga bukan merupakan kebijakan politik. Kebijakan itu murni dikeluarkan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam sila ke-5 Pancasila.

Kebijakan BBM Satu Harga saya tegaskan bukan merupakan isu politik, meskipun saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik. Tetapi isu keadilan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, siapapun dia, dari mana partainya, dan siapapun presidennya, kita sebagai anak bangsa harus mengawal Kebijakan BBM Satu Harga ini,” Ifan menegaskan.

Kebijakan BBM Satu Harga dilakukan demi memenuhi tiga keadilan. Keadilan distribusi, keadilan ketersediaan, dan keadilan harga. “Tiga keadilan ini merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tak bisa dipisahkan. Ada satu harga, tetapi ketersediaannya tidak ada atau pola distribusinya tidak tepat, berarti belum tercapai keadilan di sana,” kata Ifan.

(Baca: Penghapusan Subsidi BBM Pemicu Menurunnya Daya Beli Masyarakat)

Pada acara itu, Kepala BPH Migas Ifan didampingi sejumlah Komite BPH Migas yang disebutnya sebagai Wali Songo karena jumlahnya yang sembilan orang, termasuk dirinya. Siang itu sejumlah Komite BPH Migas yang hadir antara lain Ir Saryono Hadiwidjoyo, SE, MM, Muhammad Ibnu Fajar, ST, Ir Hari Pratoyo, MM, Drs Sumihar Panjaitan, Ir Jugi Prajogio, MH, Ir Henry Ahmad, MT, dan Dr Marwansyah Lobo Balia, MSc.

Menurut Ifan, sesuai Permen ESDM No 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, ada lima tugas BPH Migas dalam mengawal kebijakan BBM Satu Harga.

1. Menunjuk Badan Usaha yang melaksanakan distribusi atau menyalurkan BBM subsidi

2. Melaksanakan pemilikan kuota.

3. Memverifikasi setiap liter BBM yang disalurkan

4. Melaksanakan pengawasan sejauh mana ketersediaan BBM Satu Harga, termasuk distribusinya.

5. Melaksanakan punishment (sanksi) kepada BU yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan BBM Satu Harga

Karena itu, Ifan meminta semua pihak untuk sama-sama mengawal kebijakan BBM Satu Harga. BPH Migas dalam waktu dekat akan melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri.

Minggu depan BPH Migas akan melakukan MoU dengan Kapolri untuk mengawal kebijakan BBM Satu Harga. Kita akan meminta bantuan kepolisian turut mengawasi kebijakan BBM Satu Harga ini di semua titik. Pengawasan meliputi ketersediaan, pola distribusi, dan harga,” Ifan menambahkan. (has)

Bagaimana menurut pembaca?