Kisah Penggila Ikan Makarel dan Cerita Klasik tentang Perjuangan Membela Hak Konsumen

41
ikan makarel ikan makarel bercacing konsumen

Urban, Tengokberita.com –  Makarel bagi sebagian orang mungkin terasa asing, tetapi tak demikian bagi perempuan yang satu ini. Bukan karena heboh temuan cacing dalam kemasan kaleng ikan makarel tetapi warga Halim Jakarta Timur itu adalah salah satu penggila makanan dalam kaleng. Namanya Sumiasih.

Wanita  asal Jawa Timur itu, ditemuidengan tim survei tengokberita.com yang tengah melakukan jajak pendapat melalui kuisioner secara langsung. Menurutnya, dia memang menyukai makarel.  Ia tak sendiri, tetapi beserta keluarga yang juga sangat senang mengkonsumsi ikan makarel.

Alasan nenek bercucu  satu,  Ikan makarel cenderung lebih praktis dimasak dibanding beli ikan mentah di pasar. Wanita yang masih energik  itu mengungkapkan bahwa anak-anaknya sudah bekerja, sehingga tidak mempunyai waktu cukup untuk mengolah ikan mentah biasa untuk menjadi hidangan yang siap dilahap keluarganya.

Sumiasih biasanya membeli ikan makarel secara online melalui anaknya. Dalam sekali belanja, setidaknya ia memesan 30 sampai 40 kaleng ikan makarel untuk dimasak dalam waktu 1 bulan.

Membeli secara borongan kata dia,  dinilai praktis dan tidak menghabiskan waktu, apalagi anaknya membeli ikan makarel melalui situs jual beli online. Dia pun bisa mengolah beberapa resep olahan ikan makarel secara bervariasi.

“Misalnya ikan makarel bumbu tepung, ikan makarel saus tomat, terutama yang paling disukai keluarga itu ikan makarel sambal merah,” kata Sumiasih yang tak sungkan untuk membocorkan sedikit resep yang disukai keluarganya.  Menurut dia biasanya yang disiapkan sambalnya terlebih dahulu, lantas bumbunya beberapa batang cabai, daun bawang, bawang putih,bawang merah, merica, gula, garam. Semuanya ditumis sampai wangi, setelah itu tinggal dimasukkan ikan makarel kaleng nya.

Saat Tengokberita.com membahas mengenai isu munculnya cacing dalam ikan makarel, Sumiasih menunjukkan wajah kecewa. Dirinya menjelaskan sejak maraknya isu tersebut, ia dan keluarga enggan kembali mengkonsumsi ikan makarel kalengan.

“Wah, semenjak seminggu yang lalu saya sudah nggak makan ikan makarel itu. Ya gimana mas, meskipun praktis, tapi saya nggak mau mengorbankan kesehatan anak saya, terutama cucu saya,”ujar Sumiasih.

Kata Sumiasih,  meski ada pernyataan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa ikan makarel bercacing tetap aman untuk dikonsumsi, dirinya tetap enggan untuk menyantap kembali ikan makarel berkaleng tersebut.

Lha ya gimana mas, mau itu cacing mati kalau dimasak, tetap saja saya jijik. Kalau ada apa-apa dengan keluarga saya, atau bahkan masyarakat lainnya, apakah pemerintah siap bertanggung jawab penuh?”ujar dia.

Sumiasih lantas menganologikan dengan Babi yang tidak sehat dikonsumsi karena mengandung cacing.

“Sekarang pemerintah justru membolehkan makanan yang mengandung cacing yang ada di ikan makarel kaleng untuk dikonsumsi. Nggak masuk akal,”ucap dia.

Karena itu,  untuk sementara dia stop mengkonsumsi ikan makarel tersebut.

Sebagai konsumen setia, Sumiasih juga enggan untuk menindaklanjuti persoalan itu betapapun undang-undang memberikan perlindungan hak kepada para konsumen yang dirugikan. Misalnya, menggugat secara class action atau melalui YLKI. Bahkan, menempuh instrumen pidana pun dapat dibenarkan dengan melaporkan kepada penegak hukum. Dia berdalih selain urusannya panjang dia juga buta hukum. “Malah bisa aja nanti saya keluar uang buat ngurus masalah ini secara hukum” kata Sumiasih.

Cerita Sumiasih yang enggan menyoal kasus Ikan Makarel menjadi perkara hukum, sejatinya adalah masalah klasik yang sudah tergambar jauh sebelum kasus-kasus ini terjadi.  BPHN, misalnya melakukan penelitian tahun 1979, YLKI tahun 1981, dan PBB tahun 1985, bertalian dengan sikap konsumen bila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Hasilnya, masyarakat konsumen enggan mengajukan perkaranya ke pengadilan karena khawatir biayanya yang mahal

(Baca: Ikan Makarel Bercacing dalam Kemasan, Masyarakat Konsumen Bisa Apa?)

Meskipun sejak 19 tahun yang lalu , Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah berlaku, kultur masyarakat berkaitan dengan kesadaran hak masyarakat untuk melakukan upaya hukum bahkan mediasi belum banyak dirasakan. (wib)

Bagaimana menurut pembaca?