Klarifikasi Dugaan Mahar Politik Bawaslu Lakukan Ini

Jakarta, Tengokberita.com-Informasi dugaan mahar politik miliaran rupiah dalam pilgub Jawa Timur disikapi serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas Pemilu ini akan menyelidiki dugaan mahar politik yang melibatkan La Nyalla Mattalitti dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu.

“Bawaslu Jatim sudah melayangkan surat pemanggilan ke Pak La Nyalla, akan diklarifikasi,” ungkap anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Bawaslu Jatim, kata Rahmat, akan menyelidiki pernyataan mahar politik yang disebut oleh La Nyalla. Mantan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur ini ditanya beberapa hal termasuk bukti-bukti yang menguatkan pernyataan tersebut.

Sebaliknya, Prabowo Subianto akan juga dipanggil untuk diklarifikasi soal pernyataan La Nyalla itu. “Sepertinya kami akan panggil Pak Prabowo untuk menjelaskan supaya terang dan clear, apakah jelas ada mahar atau tidak,” ujar Rahmat.

Sebelumnya, La Nyalla mengatakan jika sempat mendapatkan surat mandat dari Prabowo 11 Desember 2017 lalu. Surat mandat berlaku 10 hari dan berakhir pada Rabu (20/12/2017) malam.
Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra. Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satunya, ungkap La Nyalla, ia diminta uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang itu, untuk saksi dalam Pilkada Jatim. Inilah yang menjadi soal. Karena ternyata, itu serius. Mantan ketua umum PSSI ini tak memenuhi permintaan itu yang kemudian pencalonannya sebagai cagub Jatim pun dibatalkan.

Menurur Rahmat, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Karena jika terbukti ada mahar politik, maka calon itu bisa didiskualifikasi dan partai bersangkutan dilarang ikut dalam pilkada selanjutnya. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?