Home » News » Urban » KPK VS Pansus Angket KPK = Cicak VS Kuda Nil

KPK VS Pansus Angket KPK = Cicak VS Kuda Nil

Jakarta, Tengokberita.com – Pansus Angket KPK bentukan DPR RI sudah bekerja. Sejumlah pihak pun sudah dipanggil dan dimintai pendapatnya di gedung Parlemen.
 
Sepak terjang Pansus Angket KPK membuat publik gerah, apalagi KPK. Lembaga antirasuah yang didirikan berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tersebut kini sedang ‘dikuliti’, ‘ditelajangi’.
 
Di luar kelembagaan, KPK pun ‘diserang’ secara pribadi. Penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan atasannya sendiri di KPK, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Pol Aris Budiman ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
 
‘Serangan’ terhadap Novel pun datang dari Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi. Sama halnya Aris Budiman, Erwanto pun melaporkan Novel atas tuduhan pencemaran nama baik.
 
KPK kini benar-benar babak-belur. Ada apa di balik semua ini? Kenapa KPK kembali menjadi ‘obyek serangan’ setelah babak Polri vs KPK yang kemudian melahirkan istilah Cicak vs Buaya?
 
Peneliti senior dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Bambang Prabowo Soedarso, SH, MES mengistilahkan ‘perseteruan’ antara DPR RI dan KPK sekarang ini sebagai Cicak vs Kuda Nil.
 
Yang dihadapi KPK kini jauh lebih besar. Bukan lagi buaya, tapi Kuda Nil. Jadi, kalau dulu ada istilah Cicak vs Buaya ketika KPK berbenturan dengan Polri, sekarang ini istilahnya Cicak vs Kuda Nil,” kata Bambang saat ditemui tengokberita.com usai menjadi penguji pada sidang terbukaProgram Doktor Ilmu Hukum yang digelar di Universitas Jayabaya, Selasa (5/9/2017) sore.
 
Terlepas dari adanya aneka kepentingan yang menjadi latar pembentukan Pansus Angket KPK, Bambang menilai bahwa DPR RI sebagai lembaga tinggi negara bidang legislatif, memiliki kewenangan membentuk Pansus Angket. Persoalannya, kata Bambang, publik telanjur kecewa dengan kinerja DPR selama ini.
 
Pansus-pansus yang selama ini dibentuk DPR, bagaimana hasilnya? Belum kelihatan seperti Bank Century dan beberapa Pansus lainnya. Lalu, apa manfaatnya bagi rakyat? Nyaris nggak ada kan. Nah, demikian pula dengan Pansus Angket KPK ini. Mau ke mana arahnya? Kalau tujuannya membenahi KPK supaya menjadi lebih baik ke depannya, saya kira tidak masalah,” kata Bambang.
 
Di lain pihak, KPK pun bukan lembaga super body. Bambang bahkan menilai kelahiran KPK sebagai penyimpangan struktur negara. KPK lahir di saat korupsi menjadi extra ordinary crime berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
 
Apakah kelahiran UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK itu bersumber dari UUD 45? Pasal berapa? Semuanya kan harus bersumber dari UUD 45.”
 
Lalu, kata Bambang, jika menganut paham trias politica sebagaimana diterapkan di Indonesia, KPK masuk lembaga mana? “Yudikatif bukan, eksekutif juga bukan. Apalagi legislatif. Tetapi KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan hingga tuntutanDi sinilah terjadi kerancuan sehingga akan terus terjadi benturan dengan lembaga yudikatif lainnya,” Bambang menegaskan. (ibn/has)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Status Siaga, Lereng Gunung Agung Terbakar

Denpasar, Tengokberita.com – Lereng Gunung Agung Terbakar. Namun, kebakaran itu menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...

KPK VS Pansus Angket KPK = Cicak VS Kuda Nil

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 2 min
0