Home » News » Blak-Blakan » “Ladang Uang” di Kasus Narkoba
narkoba, ladang uang, ham

“Ladang Uang” di Kasus Narkoba

Jakarta, Tengokberita.com – Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly seolah merajuk dengan penegakkan hukum kasus narkoba. Ungkapan Yasona dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (10/4/2017), memberi kesan, keadilan tak berpihak pada kalangan miskin yang menjadi penyalahguna narkoba. Sebab praktik penegakkan hukum yang berjalan menunjukkan fenomena vonis rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba cuma jadi monopoli kalangan artis yang notebene “berkantong tebal”.

Ada yang salah dalam proses awal. Jangan hanya artis yang rehab, orang miskin juga harus direhab jika terkena narkoba,” kata Yasona. Yasona tidak sedang dalam menyoroti perkara narkoba secara khusus, namun menjadi bagian dari apa yang dipaparkan karena berkaitan lembaga pemasyarakatan yang telah melibihi batas (over kapastias).

Penegakkan hukum kasus narkoba bukan rahasia lagi bila kerap dijadikan bancakan aparat penegak hukum. Celah hukum dalam undang-undang menjadi sarana untuk menjustifikasi keputusan aparat bermoral tipis atas langkah hukum yang diambilnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga vonis pengadilan. Katakan saja terkait kategori pemakai atau penyalahguna dengan pihak yang “memiliki” dan “menguasai”, yang masih beda-beda tipis batasannya.

Mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi. Di sisi lain, produk legislasi itu juga memberikan sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba dengan penjara maksimum 4 tahun. Bukan hal yang sulit bila kemudian di dalam praktek, disparitas sanksi bagi penyalahguna ini akan menjadi celah hukum bagi jaksa dan hakim yang ingin menyalahgunakan kewenangannya menjadi “ladang uang”, dalam menuntut maupun menjatuhkan vonis bagi terdakwa.
Adapun kategori sebagai pihak yang “memiliki” dan “menguasai” pidana mininumnya, adalah 4 tahun untuk narkotika golongan I. Isu hukum yang mencuat dalam pengaturan ketentuan mengenai unsur unsur “memiliki” dan “menguasai” ini kemudian mengandung logika hukum yang mencakup kategori pula sebagai pemakai.

Mahkamah Agung kemudian memberikan pengaturan berupa nota dinas melalui SEMA No.4 Tahun 2010, yang isinya antara lain mempertegas batasan seseorang sebagai pengguna sebatas kondisi ; pada saat dilakukan penangkapan, si tersangka dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai, barang bukti yang disita untuk jenis sabu-sabu maksimal 1 gram, ganja 5 gram, heroin 1,8 gram, ekstasi 2,4 gram.

(Baca: Polri Targetkan Tahun Indonesia Bebas dari Narkoba)

Dalam praktik, SEMA tersebut diabaikan, dengan menyodorkan argumentasi yuridis berdasarkan fakta hukum dan harus dilihat secara kasus perkasus. Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa seorang aktor, Restu Sinaga. Aktor berusia 41 tahun itu dituntut dan divonis 6 bulan rehabilitasi oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara barang bukti yang didapat dalam kasus penangkapan tersebut sebanyak 10,75 gram ganja, 17 butir psikotropika jenis dumolid dengan berat 7,47 gram, dan 26 butir psikotropika happy five dengan berat 7,21 gram. Jumlah barang bukti yang terbilang tidak wajar bila untuk konsumsi pribadi pada satu kali penggunaan.

Sementara di pengadilan yang sama, Hermanto, masyarakat umum, pada sekitar pertengahan 2016, divonis 2 tahun 6 bulan, meskipun dia dikategorikan sebagai pemakai dengan barang bukti bukti 0,5 gram sabu-sabu. Inilah letak inkonsistensi penegak hukum, yang dalam ke dua kasus di atas sama-sama terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan. Mengacu kepada contoh kasus yang tersebut, sulit dipungkiri bahwa dalam menuntut dan menghukum hakim dan jaksa sama-sama mengabaikan fakta hukum tentang kepemilikan dan penguasaan dalam konteks penegakkan hukum yang berkeadilan, berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Meski sama-sama pemakai, berikut jumlah barang bukti yang terpaut jauh, namun hukuman yang dijatuhkan malah memberatkan terdakwa yang berasal dari masyarakat umum, dengan barang bukti jauh lebih sedikit. Sampai di situ, tak jelas apa gerangan yang mempengaruhi tinggi rendahnya vonis bagi ke dua terdakwa yang dikenakan pasal sebagai penyalahguna tersebut. Agak repot memang, karena batasan antara yang harus direhab dengan yang dihukum penjara, oleh undang-undang tidak disebutkan secara detail.

Walhasil, di dalam praktik, dalam menangani kasus-kasus narkoba oleh aparat hukum pada akhirnya diwarnai oleh faktor-faktor non yuridis, seperti jual beli kewenangan. Lebih-lebih yang terjerat hukum terkena pasal sebagai pengguna adalah kalangan “The have”, konon aparat penegak hukum “rebutan” untuk menangani perkara tersebut.

Barangkali banyaknya disparitas dan paradoksal putusan dan treatment penegak hukum kasus narkoba oleh yang cukup dirasa tak adil, ada kaitannya pula dengan ungkapan Menkumham yang berujar “Jangan hanya artis yang direhab”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

hti, pemerintah, wawancara

‘Apa Salah Jika Kami Punya Cita-cita?’ (3-Habis)

Kapan Hizbuth Tahrir hadir di Indonesia? Sudah sejak tahun 1980-an. Tetapi secara resmi, HTI hadir ...

“Ladang Uang” di Kasus Narkoba

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 3 min
0