Larangan Cadar di Kampus UIN, Ini Sikap Menristekdikti

85

Surabaya, Tengokberita.com-Polemik soal larangan menggunakan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta terus bergulir. Bahkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas persoalan tersebut.

Kita sampaikan ke Menag karena di UIN ada larangan,” ujar M Nasir saat penganugerahan gelar kehormatan doktor honoris causa Prof Dr Dato Sri Tahir di Aula Garuda Mukti, Kampus A Unair, Jalan Mulyorejo, Surabaya, Kamis (8/3/2018).

Menurut M Nasir, masalah ini harus menjadi pembahasan karena sikap Kemenristekdikti sudah jelas kebijakannya. Mereka menilai semua penduduk Indonesia antar suku, agama, ras dan gender punya hak yang sama untuk beraktivitas.

Kata Nasir pertemuannya dengan Menteri Agama nantinya akan membahas hak asasi manusia seseorang termasuk hak asasi mahasiswa. Karena yang paling penting penggunaan cadar tidak merujuk ke aliran radikalisme.

Nasir mengatakan bahwa dia akan berbicara mengenai persoalan ini karena sebagai lembaga yang menaungi perguruan tinggi bukannya menolak, namun semua perguruan tinggi memperoleh perlakuan yan sama. “Tidak ada diskriminasi semua perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti,” ujarnya.

Namun, ungkap Nasir, jika terjadi pelarangan penggunaan cadar maka hal itu adalah urusan kampus. Sebab, Kemenristekdikti tak mengatur masalah itu.
Nasir mengimbau perguruan tinggi agar tak bersikap diskriminatuf pada kebebasan pribadi setiap anak bangsa.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, penggunaan cadar merupakan hak pribadi setiap orang. Pelarangan penggunaan cadar tersebut bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Selama tak mengganggu orang lain mestinya tak ada masalah. Kecuali ada yang terganggu,” ucap Fadli di Kompleks Parlemen.

Komisioner Komnas Perempuan Masruchah mengatakan aturan soal larangan cadar dan pemberantasan radikalisme atau fundamentalisme kampus adalah dua hal yang berbeda. Karena banyak juga yang berpandangan pluralis, namun menggunakan cadar dalam tampilan kesehariannya. “Itu pilihan-pilihan,” ujar Masruchah.

Indonesia memang pernah alergi dengan jilbab pada sekitar 1982 sehingga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merilis aturan berupa pedoman seragam sekolah.

Aturan itu membatasi para sisiwi memakai jilbab, bahkan diperlakukan dengan buruk seperti dikeluarkan dari kelas, dilarang ikut ujian, rapor tidak diberikan, sampai dikeluarkan dari sekolah. Saat itu orang memakai jilbab dianggap oleh otoritas Indonesia sebagai ekspresi politis.

Apa yang dilakukan UIN Yogyakarta itu melanggar pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama, termasuk menjamin pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Selain itu pasal 28E ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?