Home » News » Refleksi » Larangan Sepeda Motor di Jakarta, Domino, dan ‘Budaya’ Operasi Pinggiran

Larangan Sepeda Motor di Jakarta, Domino, dan ‘Budaya’ Operasi Pinggiran

Jakarta, Tengokberita.com – Larangan sepeda motor melintas di jalanan di kota Jakarta mulai melebar. Semula larangan hanya diberlakukan di sepanjang jalan protol, MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.
 
Namun mulai 11 September 2017, larangan melintas bagi sepeda motor mulai melebar ke beberapa ruas jalan, tetapi tetap masih dalam bingkai jalan protokol. Yaitu Jl Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Medan Merdeka Barat, Jl HR Rasuna Said.
 
Pihak Pemprov DKI Jakarta berdalih, langkah itu diterapkan guna mengurai kemacetan di jalan-jalan protokol Jakarta. Dan, sepeda motor dituding sebagai biang kemacetan. Pelarangan itu juga diharapkan agar para pengendara sepeda motor mengalihkan kendaraannya ke angkutan umum.
 
Kebijakan itu tentu menuai protes hebat dari para pesepeda motor. Bukan hanya dari para pekerja yang banyak berkantor di kawasan-kawasan larangan, namun juga dari banyak pesepeda motor yang selama ini wara-wiri di jalan-jalan protokol untuk aneka kepentingan.
 
Kebijakan itu tentu akan menimbulkan efek domino yang tidak lah pendek. Ada banyak aspek kehidupan yang bakal terusik keberlangsungannya dengan kebijakan larangan sepeda motor di seluruh ruas jalan protokol Jakarta.
 
Tetapi, benarkah sepeda motor menjadi biang kemacetan di jalan-jalan protokol Jakarta? Tampaknya belum ada kajian ilmiah apapun yang bisa menjadi penguat argumen tersebut.
 
Bahwa sepeda motor mendominasi jalan-jalan di kota Jakarta., memang tak bisa dipungkiri. Berdasarkan data BPS, hingga Desember 2014 saja jumlah sepeda motor di Jakarta tercatat 13.084.372 unit.
 
Kini, 3 tahun kemudian, jumlah itu pastilah sudah semakin membengkak mengingat angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta yang mencapai 12 persen atau 5.500 sampai 6.000 unit per hari.
 
Angka ini didapat dari data Ditlantas Polda Metro Jaya yang setiap harinya menerbitkan 5.500 sampai 6.000 STNK baru. Terdiri atas 1.600 unit kendaraan roda empat, dan lebih dari 4.000 kendaraan roda dua atau sepeda motor.
 
Jika laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta stagnan di angka 12 persen per tahun, maka jumlah sepeda motor di Jakarta di tahun 2017 ini berada di kisaran angka 16 juta unit, jauh melebihi jumlah penduduk kota Jakarta yang saat ini sekitar 10 juta jiwa.
 
Angka ini baru sepeda motor Jakarta. Pada siang hari, Jakarta disesaki pula para pekerja yang berdomisili di kawasan penyangga; Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka juga menggunakan sepeda motor ke tempat kerja.
 
(Baca: Gara-gara Bentrok Pemotor-Pedesterian Polisi Terjunkan Tibcar)
Bisa dibayangkan, betapa sesaknya jalan-jalan di kota Jakarta dengan sepeda motor. Ini pula yang kemudian memicu pemerintah membuat RHK (ruang henti khusus) di setiap lampu merah. Ruang itu ditujukan khusus bagi para pesepeda motor.
 
Jakarta bukan hanya Jl Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Medan Merdeka Barat, dan Jl HR Rasuna Said, meski jalan-jalan protokol tersebut merupakan pusat perkantoran. Jakarta juga adalah Jl Abdul Muis, Jl Veteran, Jl HOS Cokroaminoto, Jl TB Simatupang, dan ratusan ruas jalan lainnya, di mana di sana juga banyak perkantoran dan bisnis.
 
Melarang sepeda motor melintasi jalan-jalan protokol Jakarta, sama saja dengan mengalihkan penumpukan sepeda motor ke kawasan-kawasan sekitar jalan protokol. Menyuburkan kantong-kantong parkir liar atau tempat-tempat penitipan sepeda motor.
 
Melarang sepeda motor melintasi jalan-jalan protokol Jakarta, sama saja dengan menambah beban biaya hidup kepada masyarakat bawah. Jika selama ini bekerja cukup dengan mengeluarkan uang Rp20.000/hari untuk bensin pulang pergi, maka biaya itu akan membengkak dengan waktu tempuh lebih lama. Sementara gaji atau pendapatan, tidak mengalami peningkatan.
 
Melarang sepeda motor melintasi jalan-jalan protokol Jakarta, sama saja dengan menghilangkan penghasilan para pengojek (online) sekaligus menambah biaya transportasi bagi para pelanggan yang merupakan pekerja di kawasan jalan protokol. Dan, jumlahnya tidak lah sedikit.
 
Peningkatan volume sepeda motor yang luar biasa terjadi sebagai imbas dari mudahnya mendapatkan sepeda motor baru. Cukup dengan uang Rp500.000, sepeda motor baru bisa dibawa pulang.
Kemudahan mendapatkan sepeda motor itu terjadi lantaran ada kebijakan longgar dari pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oleh para ATPM (agen tunggal pemegang merek) plus para agen dan distributornya untuk menjual sepeda motor sebanyak-banyaknya dalam tempo singkat.
 
Laju pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Jakarta dan sekitarnya yang berada di angka 12 persen/tahun kemudian menjadi sangat tidak sebanding dengan laju pertambahan jalan yang hanya bergerak di angka 0,01 persen/tahun.
 
Lantas, apakah kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi jalan-jalan protokol di kota Jakarta itu sebagai langkah tepat mengurai kemacetan? Rasanya tidak bijak apabila langkah tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pengetatan pembelian sepeda motor atau kalau perlu penghentian untuk sementara waktu penjualan kendaraan bermotor baru di Jakarta.
 
Melarang sepeda motor melintasi jalan-jalan protokol Jakarta dengan tujuan mengurai kemacetan, sama saja dengan melakukan operasi di bagian hilir. Para penyelenggara negara kita memang lebih doyan melakukan operasi di pinggiran (hilir) ketimbang di tingkat hulu yang justru menjadi sumber penyebab.
 
Ibarat pengobatan tumor, sang dokter melakukan operasi jaringan sel-sel yang terbentuk tanpa melakukan operasi pengangkatan induk tumornya.
 
Jadi, mana yang harus diprioritaskan; melakukan operasi terus menerus di tingkat hilir atau menggebuk sekali di tingkat hulu? (Hasanuddin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

pki, nkri

PKI Sebagai Investasi Ketakutan Orba (2-Habis)

OLEH : MIQDAD HUSEIN Sejatinya bukan ketakutan yang belakangan merebak di tengah masyarakat negeri ini. ...

Larangan Sepeda Motor di Jakarta, Domino, dan ‘Budaya’ Operasi Pinggiran

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 3 min
0