Home » News » Refleksi » Larangan Sepeda Motor, Franz Magnis Suseno, dan ‘Bagaimana Nanti’
sepeda motor, lalu lintas. pemprov dki

Larangan Sepeda Motor, Franz Magnis Suseno, dan ‘Bagaimana Nanti’

Jakarta, Tengokberita.com – Tanggal 12 September, sebagai batas waktu rencana pelarangan sepeda motor melintasi sejumlah ruas jalan di Jakarta, tinggal empat hari lagi.

Menjelang hari ‘H’, aneka protes keberatan atas rencana Pemprov DKI Jakarta itu terus menyembur. Bahkan seorang Franz Magnis Suseno pun lantang menentang rencana tersebut yang dinilainya sebagai kebijakan ‘perang melawan rakyat sederhana’.

Franz pantas geram. Sebab Guru Besar Emiritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini adalah pengguna sepeda motor sejati. Ia lebih suka wara-wiri menggunakan sepeda motor di Jakarta karena dinilainya lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien.

Franz tak hanya sekarang ini bersuara lantang. Sepuluh tahun silam ketika Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan serupa, Franz pun tak kalah galaknya. Pemprov DKI Jakarta pun urung menerapkan kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi sejumlah jalanan di Jakarta pada 2007 silam.

Kini, sepuluh tahun kemudian, hal serupa terulang. Franz Magnis Suseno pun kembali melantangkan suara sama. Dan, Pemprov DKI Jakarta pun kembali gamang.

Sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu 6 September 2017, Gubernur DKI Jakarta Djarot mengatakan bahwa pengendalian dan pengaturan tetap dilakukan bagi sepeda motor di Jakarta.

Hanya saja ada pembatasan soal pengendalian dan pengaturan yaitu pada jam-jam sibuk semata semisal pukul 06.00 – 10.00 dan tidak dilakukan seharian dari pukul 06.00 hingga 23.00 sebagaimana rencana semula.

Djarot berdalih, pembatasan sepeda motor melintasi ruas jalan tertentu dilakukan untuk mengendalikan kemacetan dan mengatur lalu lintas. Hanya saja pemberlakuan pembatasan tersebut belum tentu dilakukan pada 12 September 2017. Sebab hingga kini Djarot belum menerima kajian mengenai pembatasan sepeda motor.
(Baca: Larangan Sepeda Motor di Jakarta, Domino, dan ‘Budaya’ Operasi Pinggiran)

Aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin pemerintah akan memberlakukan sebuah kebijakan publik tanpa didahului dengan serangkaian kajian? Rakyat pastinya bukan lah kelinci percobaan pemerintah.

Kita jadi teringat petuah orang tua, jika akan melakukan sesuatu jangan menggunakan pola pikir ‘bagaimana nanti’ tetapi ‘nanti bagaimana.’ Petuah orang tua yang biasanya disampaikan kepada anak ketika memasuki usia remaja itu, tentu masih sangat relevan jadi pijakan bagi siapapun juga, tak terkecuali pemerintah selaku pemegang kebijakan.

Sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tanpa didahului adaya serangkaian kajian, pastinya akan membuat rakyat (sebagai obyek kebijakan publik pemerintah) sengsara.

Tentunya, bukan karena seorang Franz Magnis Suseno pula bila kemudian rencana penerapan pemberlakuan kebijakan larangan sepeda motor melintasi sejumlah ruas jalan tertentu tidak jadi dilakukan pada 12 September 2017. Tetapi Franz telah mewakili jutaan bikers yang saban hari wara wiri di jalanan ibukota Jakarta.

Franz juga telah mewakili ribuan pekerja yang saban hari menggunakan jasa ojek sepeda motor untuk aktivitas bekerjanya di ratusan gedung yang menyesaki jalanan protokol di Jakarta. (hasanuddin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

pki, nkri

PKI Sebagai Investasi Ketakutan Orba (2-Habis)

OLEH : MIQDAD HUSEIN Sejatinya bukan ketakutan yang belakangan merebak di tengah masyarakat negeri ini. ...

Larangan Sepeda Motor, Franz Magnis Suseno, dan ‘Bagaimana Nanti’

Tengok Berita Taufik Hidayat Berita Hari ini: 2 min
0