Home » News » Refleksi » Menanti Langkah Polri Memidanakan Kasus Kematian Bayi Debora

Menanti Langkah Polri Memidanakan Kasus Kematian Bayi Debora

Oleh: Hasanuddin
Senior Journalist Tengokberita.com

Editor: Dr. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.

Jakarta, Tengokberita.com – Kasus kematian bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) terus menjadi buah bibir di masyarakat.

Pemerintah DKI Jakarta telah bersikap. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Selasa (12/9/2017) tegas menyatakan bahwa izin RS Mitra Keluarga Kalideres akan dicabut apabila terbukti bersalah terkait meninggalnya bayi Debora.

Pencabutan izin, kata Djarot, merupakan hal yang mudah dilakukan sebab RS Mitra Keluarga terdaftar di Pemprov DKI Jakarta.

Saya tanya Pak Koesmedi (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, red) siapa yang mengeluarkan izin bagi RS Mitra Keluarga Kalideres. Dijawab kita Pak. Ya gampang, kalau terbukti bersalah ya kita cabut saja izin operasionalnya. Gitu aja kok repot,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurut Djarot, pencabutan izin merupakan sanksi terberat yang bisa diberlakukan kepada rumah sakit.

Gubernur DKI Jakarta Djarot tak asal bicara. Politisi PDIP ini tampaknya merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur tentang sanksi administrasi terhadap rumah sakit yang melaggar Pasal 29 ayat (1).

Jika kemudian terbukti bersalah dalam kasus kematian bayi Debora, benarkah RS Mitra Keluarga Kalideres hanya dikenakan sanksi administratif belaka?

Pasal 4, 5 ayat (2), 32 ayat (1) dan (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bisa membuka celah lain akan hukum yang bisa dikenakan. Pasal 4 dan 5 mengatur soal bahwa setiap orang berhak atas kesehatan(Pasal 4) dan memiliki hak sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Pasal 5 ayat (2)).

Lalu Pasal 32 ayat (1) : dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Disambung Pasal 32 ayat (2) : dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Tanpa bermaksud mendahului penyelidikan dan penyidikan yang kini tengah dilakukan pihak terkait, dalam kasus kematian bayi Debora tampaknya tak hanya sanksi administratif tetapi terbuka pula celah pidana yang bisa dikenakan kepada RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.

Celah pidana dimaksud di dalam praktik ilmu hukum pidana tidak terlepas dari kajian terhadap aturan-aturan hukum pidana yang merupakan objek dari hukum pidana itu sendiri. Adapun tujuan dari hukum pidana ialah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif (hukum pidana yang berlaku) yang terbagi ke dalam tiga fase yakni ; interpretasi, konstruksi dan sistematik (Mulyatno ; Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002).

Interpretasi ditujukan untuk mengetahui pengertian objektif yang termaktub secara tekstual di dalam aturan-aturan hukum. Konstruksi adalah bentuk yuridis dari aturan hukum yang terdiri atas unsur-unsur yang tertentu, sehingga aturan itu bisa dapat terlihat dengan jelas dan terang. Dan yang ketiga adalah, sistematika, yakni bertalian dengan keberlakuan dari seluruh aturan hukum pidana yang terkait, sehingga aturan hukum yang beraneka ragam itu menjadi suatu rangkaian yang tertata rapi, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

(Baca: Kasus Bayi Debora, Izin RS Mitra Keluarga Kalideres Bisa Dicabut)

Berdasarkan konsepsi tersebut, didapatlah titik terang, tragedi kematian bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Kalideres, tidak hanya dapat dilihat berdasarkan ketentuan satu undang-undang saja, melainkan melibatkan beberapa ketentuan undang-undang sehingga menjadi suatu rangkaian yang tersistematis.

Untuk lebih detailnya, coba perhatikan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 terlebih dahulu. Bagi pelanggar Pasal 32 ayat (2), sanksi pidananya jelas diatur dalam Pasal 190 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Jika mengakibatkan kecacatan atau kematian, maka pidana penjaranya menjadi 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar (ayat 2).

Saksi pidana itu ditujukan bagi perseorangan (pimpinan/pengurus rumah sakit). Sedangkan secara korporasi, sanksi pidananya diatur dalam Pasal 201 ayat (1) dan (2). Di mana pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1).

Dan, selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa; a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

Pertanyaannya, dapatkah kemudian terhadap Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 (ayat (2) karena menyebabkan kematian) ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya harus dilihat kembali kedudukan Rumah Sakit, apakah Rumah Sakit dapat dipersamakan dan didudukan sebagai “fasilitas pelayanan kesehatan” sebagaimana konstruksi dari Pasal 32 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009. Selanjutnya, untuk mendapatkan titik terang atas jawaban apakah RS dapat didudukan sebagai “fasilitas pelayanan kesehatan” maka sudah seharusnya kembali lagi harus dirujuk kembali kepada UU No.44 Tahun 2009 tentang RS. Pasal 1 ayat (1) UU No.44 Tahun 2009 menyatakan : Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan konstruksi dan tafsiran objektif dari ketentuan pasal-pasal dari kedua ketentuan perundang-undangan yang ada, nampaknya sulit memisahkan definisi Rumah Sakit sesuai UU Rumah Sakit dengan tempat yang disebutkan sebagai “fasilitas pelayanan kesehatan” sebagaimana termaktub dalam UU tentang Kesehatan.

Terlepas dari dapat tidaknya kasus kematian bayi Debora dibidik dengan hukum pidana, penegak hukum (Polri) berhak untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum agar semakin tidak ada Debora-debora lain terjadi di negeri ini. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

RS Mitra Keluarga Hanya Diberikan Teguran Tertulis, Cukupkah?

OLEH: HASANUDDIN SENIOR JOURNALIST TENGOKBERITA.COM Jakarta, Tengokberita.com – Pemerintah lewat Dinas Kesehatan DKI Jakarta akhirnya ...

Menanti Langkah Polri Memidanakan Kasus Kematian Bayi Debora

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 3 min
0