Mendagri Diminta Batalkan Dwi Fungsi Polri

67

Jakarta, Tengokberita.com-Mendagri Tjahjo Kumolo diminta membatalkan rencana penunjukan dua jenderap polisi aktif menjadi pelaksana tugas gunernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Selain berbahaya bagi demokrasi juga merusak citra polisi.

“Penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri. Sebab upaya itu akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana Dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul Dwifungsi Polri,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, kepada Tengokberita.com, Selasa (30/1/2018)

Mendagri, kata Neta, harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi menjadikan plt gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak. Assisten Operasi Polri yang rencanya dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia.

“Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar. Begitu juga Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumut, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain,” kata dia.

Oleh karena itu, ujar Neta, Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada.

Seharusnya Plt gubernur tetap diserahkan kepada pejabat di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 thn 2002 tentang kepolisian.

Mendagri dan birokrat sipil, ucap Neta, jangan memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut pilkada 2018.

“Keberadaan perwira kepolisian sebagai Plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme polri. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini posisi polri sangat tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sebaga penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dalam proses pilkada, polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak pada satu kelompok,” kata dia. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?