Menelusuri Jejak Intelektual KPK dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi

1007

 

Refleksi, Tengokberita.com – Suatu pernyataan yang menarik dalam pertimbangan hukum (motivering) dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (hlm. 106) yang menegaskan bahwa lembaga praperadilan merupakan suatu bentuk ikhtiar untuk menguji tindakan kesewenang-wenangan dari penyidik dan penuntut umum yang kemungkinan besar dapat terjadi.

Berdasarkan pernyataan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka memunculkan pertanyaan yang mendasar adalah “Mengapa dalam tindakan penyidik dan penuntut umum ‘kemungkinan besar’ muncul suatu bentuk kesewenang-wenangan?”

Beranjak dari pendapat Bagir Manan (dalam Ridwan, 2014: 72) bahwa “kekuasaan” hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan “wewenang” sekaligus berarti hak dan kewajiban. Lebih lanjut Bagir Manan (2000: 1-2) menjelaskan bahwa Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Dari uraian di atas, maka jelas sekali perbedaan makna antara kekuasaan dan kewenangan. Namun yang jadi soal, adalah apakah Aparat Penegak Hukum (APH) paham tentang perbedaan tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya pula dipahami lebih dahulu mengenai apa yang disebut sebagai binary opposition (oposisi biner). Istilah tersebut diadopsi dari pendapatnya Jean Jacques Derrida—seorang filsuf dekonstruksionis radikal dari Perancis, yang merupakan hierarkhi makna dalam keseluruhan rezim makna yang membentuk realitas dan terdiri dari pasangan-pasangan makna yang tidak seimbang, bahkan berlawanan. Menurut Christopher Norris (2016: 9), Oposisi dalam linguistik ini berjalan berdampingan dengan hal yang sama dalam tradisi filsafat barat. Dalam oposisi biner ini, menurut tradisi filsafat barat, istilah-istilah yang pertama adalah majikan, lebih superior dari yang kedua yaitu bawahan/karyawan. Istilah-istilah yang kedua adalah representasi palsu dari yang pertama atau bersifat inferior. Tradisi ini dinamakannya logosentrisme dan dipergunakan untuk menerangkan asumsi adanya hak istimewa yang disandang istilah pertama dan “pelecehan” terhadap istilah kedua.

Dalam tataran praktis, Aparat Penegak Hukum (APH) patut dicurigai ‘kebingungan’ untuk membedakan makna ‘kekuasaan’ dengan makna ‘kewenangan’. Kedua unsur tersebut seringkali berbenturan dalam praktik peradilan pidana, walaupun seringkali APH lebih bekerja bernuansakan unsur ‘kekuasaan’ yang dibalut dengan unsur ‘kewenangan’ sebagai baju yang menyelimuti dirinya. Unsur kekuasaan tidak membutuhkan kegiatan kognitif (baca ; berpikir), oleh karena, merupakan hak yang diberikan secara konstitusional. Sedangkan pada unsur ‘kewenangan’ membutuhkan kemampuan otak dalam kegiatan kognitif untuk membuat suatu interpretasi.

(Baca: déjà vu Penegakan Hukum Perkara Korupsi & Pengkhianatan Teori Hukum oleh KPK)

APH harus bisa membedakan antara kewenangan sebagai hak dan kewenangan sebagai kewajiban. Misalnya, pada perkara BLBI dan korupsi Bank Century, Penyidik dan Penuntut KPK memiliki kewenangan berupa hak berdasarkan kegiatan kognitif interpertasi untuk menentukan dan menetapkan subjek hukum siapa saja yang akan diperiksa, didakwa, dan dituntut. Namun, pada sisi lain, KPK pula memiliki kewenangan berupa kewajiban untuk menjelaskan secara rasional dan logis kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan untuk diperiksa oleh KPK. Sehingga, kewenangan baik sebagai hak maupun sebagai kewajiban, akan selalu merupakan rasio tindakan komunikatif dialogal.

Namun, pada realitasnya, KPK dan APH lainnya justru seringkali ‘salah kaprah’ terhadap kewenangan sebagai kekuasaan. Sehingga, KPK dan APH lainnya seringkali bertindak secara rasio tindakan instrumental yang bersifat monolog (baca ; satu arah). Para pihak tersebut dianggap sebagai objek dan bukan sebagai subjek/manusia, oleh karena hanya dianggap sebagai pelengkap dari keseluruhan rangkaian pemeriksaan tanpa kegiatan kognitif interpretasi.

Secara realitas, pada perkara yang dimohonkan praperadilan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sebagaimana tertuang dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, dimana dengan sangat cerdas Pemohon bertitik tolak dari frasa “…..bersama-sama…” yang telah memuat sifat inkracht dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/PID.SUS/2015 (hlm. 3) dengan Terdakwa Budi Mulya.

Mungkin bagi KPK dan APH lainnya, memandang frasa “….bersama-sama…” atau “…dkk.” adalah biasa-biasa saja, dan bahkan mungkin institusi tersebut justru menyarankan untuk menggunakan frasa tersebut hanya bertujuan untuk memenuhi unsur penyertaan semata. Artinya, bagi KPK dan APH lainnya, Terdakwa Budi Mulya pada saat itu hanya objek semata, bahkan masyarakat yang menonton pertunjukan tersebut dianggap tidak ada karena diasumsikan pasti setuju dengan semua tindakan KPK. Namun, jika ada membaca versi lengkap dari frasa “…bersama-sama..” adalah sebagai berikut: “…bersama-sama dengan BOEDIONO…, MIRANDA SWARAY GOELTOM…, SITI CHALIMAH FADJRIJAH…, S. BUDI ROCHADI…, serta bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR dan HERMANUS HASAN MUSLIM …, dan bersama-sama pula dengan MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD…, HARTADI AGUS SARWONO…, dan ARDHAYADI MITROATMODJO…, serta RADEN PARDEDE …”

Setidaknya ada 10 (sepuluh) orang yang secara bersama-sama dengan Terdakwa Budi Mulya. Maka, bagi KPK dan APH lainnya, tidaklah penting siapa saja yang dalam frasa tersebut, dan tidaklah penting siapa yang membaca dakwaan tersebut karena tidak akan dapat intervensi. Disinilah gowerfen-sein (baca : keterlemparan) KPK dalam mitos modernitas, yang sepertinya tak adanya pihak lain yang ternyata secara hukum memiliki kedudukan (baca : legal standing) untuk menggugat praperadilan melalui frasa “…bersama-sama..”.

Ketidaksadaran itu sebagai akibat “tradisi” kekuasaan yang dipergunakan dengan mengabaikan kewenangan. Karena penggunaan kekuasaan tidak membutuhkan kegiatan kognitif interpretasi (baca : berpikir untuk menafsirkan), sedangkan penggunaan kewenangan menuntut adanya kegiatan kognitif interpretasi. Maka, dalam hal ini, kekuasaan merupakan oposisi biner yang dominan (baca :menghegemoni), sedangkan kewenangan merupakan oposisi biner yang termarjinalkan (baca ; tersingkirkan). Tak ayal, ketika dalam proses peradilan pidana, sama sekali sulit ditemukan jejak (trace) kegiatan kognitif interpretasi dari KPK begitupun APH lainnya. (ron)

Bagaimana menurut pembaca?