Home » News » Blak-Blakan » Mengintip Makelar Mutasi Kejaksaan
Tipikor kejagung sembunyikan uang di koper

Mengintip Makelar Mutasi Kejaksaan

Jakarta, Tengokberita.com – Institusi Kejaksaan kembali kesenggol isu miring, menyusul kematian seorang pria asal Indonesia timur Vieverson Tahiya (38), yang ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Kampung Duku, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 7 Desember 2016 lalu. Belakangan, berdasarkan hasil penyelidikan Polres Jakarta Selatan, Vieverson mati akibat ditusuk Robby Ricardo, yang tercatat sebagai PNS Kejaksaan. Penusukan berlatarbelakang masalah pengurusan proses mutasi jabatan di korps Adhyaksa tersebut.

 
Polres Jakarta Selatan merilis duduk perkara, Vieverson adalah orang suruhan Duma, PNS Kejaksaan yang sebelumnya mengurus proses promosi jabatan kepada istri Robby, Jotje Nikijuluw, sesame PNS Kejaksaan Agung. Uang sudah diserahkan sebesar Rp53 juta, namun jabatan yang ditunggu tak jua datang. Alih-alih mendapatkan promosi, Duma malah terkena mutasi ke tempat yang tak diinginkan. Saat ditagih Vieverson, nampaknya Robby tak terima “ditodong” dengan cara kasar ala “debt collector”. Alhasil, Vieverson tewas ditikam Roby.

 
Isu tentang markus mutasi, di kalangan Kejaksaan bukanlah barang baru. Jauh sebelum kasus ini terjadi, Jaksa Agung Hendarman Supandji tak memungkiri keberadaan makelar-makelar kasus hingga makelar mutasi. Namun, kala itu, Hendarman menyebut bukan sebagai markus atau makelar mutasi. Hendarman menamakan makelar itu dengan sebutan “Cakil” alias Calo Keliling, karena ulahnya yang berkeleling mencari mangsa untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri. Dalam sebuah kesempatan bersama wartawan, Hendarman berkisah, alasan dia tak menyebut sebagai markus, lantaran Markus dianggapnya sebagai salah satu bagian dari kitab suci (Injil). “Jadi saya sebut orang itu namanya Cakil (Calo Keliling)” kata Hendarman disambut gelak tawa wartawan kala itu.

 
Kebenaran tentang fakta hukum terkait makelar mutasi itu memang sulit dibuktikan. Namun demikian, fenomena tersebut dapat dirasakan. Salah satu yang sudah menjadi rahasia umum dan dapat dirasakan, adalah faktor nepotisme. Entah nepotisme itu membawa dampak pengaruh terhadap kenaikan jenjang jabatan, penempatan posisi strategis, dan penilaian pimpinan atau tidak, namun yang jelas fakta di lapangan, faktor tersebut dapat dirasakan.

 
Sudah tak heran bila para pegawai yang berada di lingkungan ring satu atau ring dua menjadi “anak emas” yang lebih didahulukan dalam hal proses promosi jabatan. Sudah tak heran, misalnya bekas pejabat Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag) TU Jaksa Agung merupakan titipan yang bakal “diplot” di Kejakaan Negeri elit kelas 1. Sudah tak heran, seorang wira security (wisek) yang notebene menjadi “punggawa” di level pejabat eselon 4 yang berada di lingkungan ring 1, bakal menempati posisi primadona sebagai Kasi Pidsus atau Kasi Pidum di DKI Jakarta, atau wilayah Kejaksaan Negeri kelas 1 lainnya.

 
Sudah menjadi rahasia umum pula di lingkungan Kejaksaan, anak seorang pimpinan di korps Adhyaksa tersebut, karirnya bakal melejit tiba-tiba. Kondisi yang agaknya sulit bagi mereka yang tidak memiliki “cantelan” dengan atasan, sudah menjadi rahasia umum pula karirnya bakal mandek, bahkan stagnan selama bertahun-tahun.

 
Lantas adakah kemungkinan adanya kaitan antara kepengurusan Duma, si PNS Kejaksaan yang berujung maut Vieverson ini dengan proses nepotisme di Kejaksaan? Kemungkinan pertama, mungkin saja istri Roby Ricardo, Jotje Nikijulu itu memiliki hubungan langsung atau tak langsung dengan pimpinan Kejaksaan, sehingga diyakini Duma bisa mengurus proses promosinya, namun syarat legal formil yang dibutuhkan tak memadai. Kemungkinan ke dua, bisa juga, Jotje sekedar menjual-jual nama pimpinan atau kedekatan-kedekatannya secara langsung atau tak langsung dengan para petinggi, hanya sekedar untuk menipu. Kemungkinan berikutnya, mungkin juga, hanya semata-mata untuk menipu si Duma.

 
Yang jelas, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Waluyo, membantah adanya praktik jual beli jabatan yang melibatkan institusinya, walaupun dia tak memungkiri, praktik yang dilakukan oleh oknum mungkin-mungkin saja ada. “Bisa saja ada makelar di situ, ada aja. Tapi kami enggak ada hubungannya itu,” katanya. Dia pun menambahkan, peran institusi dalam hal proses kenaikan jabatan melalui assessment sudah dipangkas, karena pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang independen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

hti, pemerintah, wawancara

‘Apa Salah Jika Kami Punya Cita-cita?’ (3-Habis)

Kapan Hizbuth Tahrir hadir di Indonesia? Sudah sejak tahun 1980-an. Tetapi secara resmi, HTI hadir ...

Mengintip Makelar Mutasi Kejaksaan

Tengok Berita red Berita Hari ini: 2 min
0