Menyoal Pemanggilan Anggota DPR Seizin Presiden dan MKD

24

Jakarta, Tengokberita.com-Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mensahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, sejumlah masyarakat dan elemen penggiat demokrasi tidak sepakat dengan beberapa pasal yang ada didalamnya. Salah satunya adalah pasal 245 tentang izin dari presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bila memanggil anggota DPR oleh penegak hukum.

Inilah yang menjadi persoalan. Apa alasannya harus mendapat izin presiden dan MKD ? Padahal misalnya mereka melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan besar yang lain. Seolah-olah mereka menjadi warganegara yang tak bisa disentuh seenaknya. Namun, harus lewat prosedur yang berbelit sehingga ada kesan pasal 245 itu melindungi kejahatan mereka.

Lihat saja bunyi pasal 245 “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

Jika meruntut sejarahnya, sebenarnya pasal itu sebelumnya sudah diatur dalam UU MD3 No 17/2014. Pasal 245 “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan

Di sini jelas tidak ada izin presiden, tapi hanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Inipun mendapatkan protes keras karena ada semacam perlakukan istimewa terhadap mereka sehingga melahirkan gugatan terhadap MK.

Pada 22 September 2015 MK memutus gugatan UU MD3 No 17/2014, yang menyatakan penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), melainkan harus dengan izin tertulis dari Presiden.

MK menyebutkan pasal 245 UU MD3 No 17/2014 berbunyi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”

Izin itu tidak berlaku untuk pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan serius lain.

Sayangnya pada 12 Februari 2018, lewat paripurna DPR meresmikan revisi UU MD3. Pasal 245 yang sebelumnya diubah MK mendapat persetujuan tertulis dari presiden  diubah kembali ditambah pertimbangan MKD.

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

Padahal terlepas dari jabatan atau kedudukan yang disandangnya anggota PDR adalah warga negara yang harus bertanggung jawab di depan hukum. Pasal ini bisa berdampak pada pemenuhan hak korban atas keadilan. Karena dalam pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.(rot)

Bagaimana menurut pembaca?