Merendahkan Anggota DPR Bisa Dipidana

79

Jakarta, Tengokberita.com- Anggota DPR RI makin ‘perkasa’ menyusul disyahkannya UUD MD3 mulai Rabu (14/3/2018) hari ini. Bahkan, bila aparat penegak hukum ingin memanggil anggota dewan harus izin MKD.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan meski Presiden Joko Widodo menolak meneken persetujuan UU MD3, namun randangan UU MD3 itu sesuai ketentuan konstitusi wajib diundangkan.

“Setelah 30 hari, RUU itu menjadi UU dan wajib diundangkan. Itu ketentuan konstitusi,” ujar Refly Harun kepada awak media, Rabu (14/3/2018).

Beberapa pasal yang dianggap kontroversi mulai berlaku, mulai dari penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD,

tiga pasal lain yang sejak awal mendapatkan penolakan akan berlaku.

Tiga pasal itu. antara lain Pasal 73 ayat 3 dan 4 yang mengatur tentang pemanggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian. Pasal 122 huruf k yang memberi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR.
Kemudian Pasal 245 yang mengatur tentang hak imunitas bagi anggota DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai hal yang berlebihan.

Pasal-pasal kontroversial UU MD3:

Pasal 73:

Ayat (3): Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) b: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Ayat (5): Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 122 huruf k: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245:

Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (2): Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?