Negara Produsen Hate Speech (Ujaran Kebencian)?

32

Justice, Tengokberita.com – Istilah Ujaran Kebencian (hate speech) secara tiba-tiba menjadi booming dalam kaitannya dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Bagi Indonesia, hate speech menjadi ‘seksi’ ketika dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi digital. Namun, pada hakikatnya, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah tersebut secara normatif.

Bila kita telusuri sejarah munculnya istilah ujaran kebencian, maka kita akan sampai kepada salah satu konvensi internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana pada Pasal 20 ICCPR menjelaskan “Pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.” Namun, sebelumnya tepat pada tahun 1963 PBB mensahkan United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CEDR (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) melalui Resolusi 1904 (XVIII). Dimana pada Pasal 4 huruf a CEDR menegaskan “Dihukum oleh hukum semua penyebaran ide berdasarkan superioritas rasial atau kebencian, hasutan untuk diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan untuk tindakan tersebut terhadap ras atau kelompok orang dengan warna lain dari asal etnis”.

Kedua konvensi internasional tersebut, disandarkan kepada beberapa pengadilan militer internasional yang mengadili beberapa orang yang melakukan propaganda kebencian rasial.

Sedangkan di Indonesia, istilah ujaran kebencian atau hate speech secara tegas dimuat dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) tertanggal 8 Oktober 2015, padahal Surat Edaran bukan produk hukum yang termasuk peraturan perundang-undangan. Surat Edaran merupakan aturan internal yang tidak boleh memunculkan dampak bagi orang-orang yang tidak bergabung dalam institusi Polri.

Semenjak Surat Edaran (SE) tersebut bergulir, pro kontra sudah mulai marak. Berbagai opini dan asumsi sudah digulirkan, dan memang tidak dapat dipungkiri kemuncullan Surat Edaran (SE) tersebut seringkali dikaitkan dengan kondisi perpolitikan nasional khususnya kepada kinerja kepemimpinan nasional, yang seringkali ditampilkan dalam bentuk digital atau dalam ranah dunia maya melalui instrument internet. Sehingga, sudah dapat diprediksi para netizen (pegiat dunia maya) langsung bereaksi sebagai bentuk protes terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial (medsos).
Namun jika kita cermati dengan baik Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut maka terdapat muatan norma baru yang justru merupakan suatu pelanggaran terhadap asas legalitas itu sendiri.

(Baca: Anda Berpikir, Kami Pidanakan : Fiksi atau Fiktif ?)

Misalnya, terdapat kalimat sebagai berikut:
Pada Angka 3 huruf a point 2, yang menegaskan sebagai berikut:
melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personil Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gelaja-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.”
Pada Angka 3 huruf a point 5(d), yang menegaskan sebagai berikut:
apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:………..”
Pada Angka 3 huruf b point 1, yang menegaskan sebagai berikut:
penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:………..
Dengan demikian, jelas sekali bahwa Kapolri sebagai intitusi pemerintahan telah memunculkan jenis tindak pidana baru di dalam Surat Edaran (SE) No. 6/2015 yang merupakan pelanggaran terhadap Asas Legalitas. Pandangan ini menjadi relevan dengan dimunculkannya instrumen “dalam orasi kegiatan kampanye”, “ceramah keagamaan” dan “penyampaian pendapat di muka umum” dengan metode generalisasi.

Negara cq Kapolri telah mereduksi keragaman dari kebebasan berpendapat menjadi 1 (satu) tindak pidana baru, yaitu Tindak Pidana Ujaran Kebencian, yang belum pernah diatur sebelumnya di KUHP maupun Undang-undang khusus. Akibatnya, seluruh pendapat yang dikemukakan di depan umum atau setidak-tidaknya disaksikan oleh masyarakat umum, menjadi sangat lentur dan karet untuk dapat ditarik sesuai kepentingan pihak-pihak.
Persoalannya adalah bagaimana kita dapat memisahkan antara ujaran sebagai suatu kebencian dengan ujaran sebagai ketidaksukaan semata. Oleh karena, Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut sudah tidak lagi memisahkan ujaran-ujaran yang dilandaskan kepada ketajaman berpikir dalam konteks keilmuan dengan ujaran-ujaran yang memang menyebar kebencian. Bahkan, hingga saat ini tidak ada parameter yang jelas terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian, sebagai produk hukum dari Pemerintah tersebut.

Jika mengacu kepada Surat Edaran No. 6/2015 tersebut dikaitkan dengan fenomena Rocky Gerung, maka, apakah penjelasan Rocky Gerung di Indonesia Lawyer Club yang menjelaskan “Kitab Suci adalah fiksi” merupakan penjelasan ilmiah akademis berdasarkan ranah ilmu pengetahuan yang dikuasainya ataukah memang ada tersirat kebencian di dalamnya.

Bagaimana menurut pembaca?