Optimalkan Keselamatan, Kemen ESDM Pangkas Birokrasi Persetujuan di Industri Migas

37
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kemen ESDM saat melakukan sosialisasi Permen No 18 Tahun 2018 kepada jajaran Pertamina Retail di Yogyakarta, Kamis (22/3/2018). (Foto: Tengok/Hasanuddin)

Yogyakarta, Tengokberita.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Migas, pertengahan Maret 2018 lalu.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, penetapan Permen ESDM No 18/2018 dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha migas.

Harapannya, selain menumbuhkan iklim investasi di sektor migas, juga untuk lebih mengoptimalkan keselamatan, sehingga keselamatan menjadi suatu budaya di kalangan pelaku usaha migas,” kata Soerjaningsih kepada tengokberita.com dalam acara sosialisasi Permen No 18/2018 bertajuk ‘Safety Campaign dan Pembinaan Wakil Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan’ yang digelar Pertamina Retail di Yogyakarta, Kamis (22/3/2018).

Sorjaningsih mencontohkan, dengan adanya Permen No 18/2018 ini, maka yang tadinya ribuan persetujuan kini hanya satu persetujuan saja. Peraturan baru ini merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017.

Permen No 18/2018 mengatur tentang pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha migas yang meliputi penelaahan desain, inspeksi dan pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan keselamatan SPBU, analisis berbasis risiko, perpanjangan sisa umur layan, kepala teknik, sanksi dan ketentuan lain-lain.

Dengan Permen 38 tahun 2017, sebenarnya sudah berkurang banyak (persetujuan desain/instalasi/peralatan). Sekarang tinggal 1 (persetujuan instalasi) menjadi Persetujuan Layak Operasi. Buat kami ini tidak masalah, sepanjang ada satu tool untuk pengendalian,” papar Soerjaningsih.

Soerjaningsih menjelaskan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, badan usaha (BU) atau bentuk usaha tetap (BUT) wajib menjamin standar mutu, kaidah keteknikan dan keselamatan kegiatan usahanya.

Dalam aturan baru ini, pengawasan keselamatan menjadi tanggung jawab badan usaha. Kewenangan Pemerintah lebih banyak dalam pengaturan atau pedoman yang harus ditaati badan usaha. Dia mencontohkan, terkait pendirian SPBU, Pemerintah cq Ditjen Migas tidak lagi mengeluarkan izin. Hal itu menjadi kewenangan badan usaha pemegang izin usaha niaga.

Tidak ada izin dari Ditjen Migas. Terkait safety-nya, itu dilakukan mandiri oleh badan usaha sendiri. Bukan berarti kita melepas begitu saja. Itu ada pedomannya (yang dikeluarkan Ditjen Migas),” jelas Soerjaningsih.

Meski tak lagi mengeluarkan izin, lanjut Soerjaningsih, pemerintah akan melakukan audit secara acak dan apabila ditemukan penyimpangan di salah satu SPBU, maka badan usaha pemegang izin niaga tersebut harus bertanggung jawab. Atas kelalaian yang terjadi, badan usaha pemegang izin usaha niaga dapat dikenakan sanksi, mulai dari tertulis, pemberhentian operasi maupun pencabutan izin. (has)

Bagaimana menurut pembaca?