Otto Hasibuan: Pecahnya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan Bukan Kesalahan Pertamina

2233

Pipa berisi minyak mentah milik PT Pertamina yang ditanam didasar laut di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pecah pada Sabtu (31/3/2018). Tak ayal, peristiwa itu mengakibatkan sekitar 44 ribu barel atau sekitar 7 juta liter minyak mentah tumpah hingga mengakibatkan kerugian materiel maupun imateriel. Selain lima nyawa manusia terenggut, kerusakan ekosistem laut, aneka budidaya masyarakat serta hilangnya pendapatan nelayan sebagai dampak dari peristiwa itu tak lagi dapat terhindarkan.

Dalam perspektif hukum, pecahnya pipa minyak milik Pertamina di Teluk Balikpapan tentunya mencuatkan isu hukum yang bertalian dengan aspek pertanggungjawaban. Pertanyaannya, siapakah yang layak dikenakan pertanggungjawaban? Apakah dalam peristiwa tersebut cukup hanya dengan membebankan pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum person atau orang sehingga mengenyampingkan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang berperan sebagai directing mind (personel pengendali). Beranjak dari pemikiran itu, Pertamina dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik adalah subjek hukum yang terpaut dengan peristiwa tersebut.

Lantas apa argumentasi hukum dari soal isu pertanggungjawaban dari pihak Pertamina berkenaan dengan rangkaian peristiwa pecahnya pipa minyak di Teluk Balikpapan. Tengokberita.com melakukan wawancara dengan pengacara Pertamina, Otto Hasibuan.

Bagaimana Pertamina cq Kuasa Hukum menyikapi pecahnya pipa minyak yang notabene merupakan properti Pertamina dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban mutlak (strick liability) sebagaimana tercakup di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Bahwa atas patah/rusaknya pipa yang kemudian menyebabkan minyak tumpah ke laut dan menimbulkan kerugian lainnya bukan merupakan kesalahan Pertamina tetapi merupakan kesalahan Kapal MV Ever Judger dan atas hal ini Pertamina akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak Pemilik dan Operator Kapal tersebut. Selain itu UU PPLH tersebut juga tidak meniadakan hak dari Pertamina untuk membela diri.

Betapapun UU No.32 Tahun 2009 menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak, namun di satu sisi asas pertanggungjawaban pidana yang juga dikenal dengan asas tiada tanpa kesalahan, di satu sisi tetap berlaku. Hal tersebut juga menjadi landasan dalam penetapan tersangka aparat Polda Kaltim yang menetapkan Nahkoda Kapal MV Ever Judger Limited terkait pecahnya pipa minyak. Dalam kaitan itu, bagaimana tanggapan pihak Pertamina cq kuasa hukum menyikapi adanya unsur kesalahan, dalam hal ini terkait dengan only warning sistem (pencegahan dini). Dilaporkan, bahwa pihak Pertamina telat mengantisipasi terjadinya dampak pecahnya minyak secara meluas karena sebelumnya menduga, minyak yang tumpah bukanlah milik Pertamina? (Pipa minyak pecah pada Sabtu dinihari, namun baru diketahui Pertamina pada Senin)?

Bahwa Pertamina telah memiliki “early warning system” atau sistem pencegahan dini yakni:
1. Pada permukaan perairan yang di bawahnya terdapat pipa bawah laut, Pertamina telah meletakkan buoy yang menjadi penanda untuk menjadi acuan kapal yang melewati area dimaksud.
2. Pertamina juga telah mendaftarkan pipa bawah laut tersebut pada beberapa instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peringatan untuk tidak melempar jangkar juga akan muncul secara otomatis pada sistem navigasi kapal yang melewati daerah tersebut dan
3. Pertamina telah mendirikan menara di daerah Penajam sebagai penanda bahwa pada area tersebut terdapat ROW (right of way) untuk jalur pipa minyak milik Pertamina ke kilang Refinery Unit V Balikpapan.
Sehingga adanya hal-hal tersebut seharusnya Kapal MV Ever Judger tidak lagi memasuki wilayah terlarang tersebut apalagi menjatuhkan jangkar disana.

(Baca: Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Layakkah Pertamina dan Syahbandar Jadi Tersangka?)

Pertamina menggugat pihak Ever Judger secara perdata. Dalam kaitan itu, apakah langkah ini dapat diartikan Pertamina menyalahkan pihak MV Ever Judger yang mengakibatkan pecahnya pipa minyak sehingga terhadap Pertamina tidak layak untuk dibebankan Pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana? Atau gugatan tersebut semata-mata adalah gugatan Pertamina yang dilakukan karena kerugian yang dialami Pertamina terlepas bahwa Pertamina tetap harus bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut?

Pertamina akan menggugat Pemilik dan Operator MV Ever Judger karena telah menyebabkan kerugian bagi Pertamina yakni patah/rusaknya pipa yang kemudian menyebabkan minyak tumpah kelaut dan menyebabkan kerugian lainnya.

Apa inti dari gugatan Pertamina terhadap MV Ever Judger? (Bila berkenan mohon lampiran surat gugatan).

Inti gugatan tersebut adalah seperti yang telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya. Gugatan akan diajukan setelah upaya Somasi tidak mendapat hasil maksimal.

Apakah Pertamina siap bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut, dan apakah secara internal pihak Pertamina juga akan melakukan penyelidikan atas kemungkinan terjadinya kelalaian dari pihak internal Pertamina dalam peristiwa tersebut?

Pihak Pertamina telah melakukan investigasi yang membuktikan bahwa terjadi permasalahan ini karena kesalahan Kapal MV Ever Judger. Hal ini juga sesuai dengan hasil investigasi Pihak Pusat Hidrologi dan Osenografi AL (Pushidrosal) yang menyatakan bahwa Pertamina adalah Korban atas adanya permasalahan yang disebabkan oleh kapal MV Ever Judger. Selain itu pihak Kepolisian juga telah menetapkan Nahkoda dan ABK kapal MV Ever Judger sebagai Tersangka serta melakukan Penyitaan atas kapal tersebut.

Namun demikian, meskipun Pertamina tidak memiliki kesalahan dan merupakan Korban, Pertamina telah melakukan langkah-langkah yang pantas untuk memperbaiki keadaan tersebut seperti: membersihkan perairan yang terdampak tumpahan minyak, menolong masyarakat sekitar perairan tersebut, mencari sumber penyebab kerusakan pipa, melakukan patroli sepanjang area jetty, mengurung minyak menggunakan oil boom, melakukan penyelaman untuk memeriksa kondisi pipa crude di Teluk Balikpapan, dan hal-hal lainnya yang semuanya diwujudkan dalam bentuk CSR Pertamina.

Bagaimana menurut pembaca?