Home » News » Urban » Pakar Transportasi: Larangan Sepeda Motor Tak Bisa Urai Kemacetan

Pakar Transportasi: Larangan Sepeda Motor Tak Bisa Urai Kemacetan

Jakarta, Tengokberita.com – Sepeda motor dituding sebagai biang kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.
 
Tak heran jika kemudian Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia mulai memberlakukan kebijakan pembatasan atau bahkan pelarangan sepeda motor melintasi jalan-jalan di dalam kota, seperti yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
 
Persoalannya, tepatkah kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi ruas jalan tertentu seperti yang akan diberlakukan di Jakarta?
 
Dikonfirmasi akan hal ini, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ir Drs Djoko Setijowarno, MT mengatakan bahwa langkah beberapa kota yang hendak melakukan aturan pembatasan sepeda motor melintasi jalan-jalan tertentu seperti Jakarta, sudah tepat.
 
Menurut Djoko, kota-kota besar di dunia sekelas Jakarta sudah tidak mengizinkan sepeda motor melintasi jalan-jalan di dalam kota. Beberapa kota besar di dunia hanya mengizinkan sepeda motor listrik namun dalam jumlah terbatas.
 
Hanya saja Wakil Ketua MTI ini tak sependapat jika kebijakan pelarangan sepeda motor melintasi jalan-jalan tertentu di Jakarta dimaksudkan untuk mengurai kemacetan.
 
Harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman,” kata Djoko kepada tengokberita.com, Jumat (8/9/2017).
 
Djoko lebih menyoroti soal kebijakan di tingkat hulu yang dinilainya salah kaprah. “Semua kesemrawutan yang terjadi sekarang ini berawal dari kebijakan di tahun 2005 ketika Kemenperin mengeluarkan kebijakan soal kepemilikan sepeda motor dengan DP rendah dan isi silinder (cc) di atas 100 cc. Hanya Indonesia yang punya kebijakan seperti itu,” kata Djoko.
 
Saat itu, kata Djoko, Kemenperin sudah diingatkan Kemenhub. “Tapi (Kemenperin) tidak mau dengar alias bebas. Ego sektoral lebih diutamakan dengan alasan peningkatan pendapatan negara,” Djoko menambahkan.
 
Imbasnya, populasi sepeda motor meledak luar biasa hebatnya. Di perkotaan, populasi sepeda motor sudah berada di atas angka 75%.
 
Menurut Djoko, ledakan jumlah populasi sepeda motor di perkotaan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. “Meledaknya populasi sepeda motor bukan hanya menimbulkan kemacetan tetapi yang lebih parah adalah kekacauan pengemudi di jalan raya seperti melawan arus, parkir sembarangan, menerobos larangan sepeda motor, dan sebagainya. Akibatnya kecelakaan lalu lintas meningkat tajam dengan korban terbanyak dan terbesar adalah para pengendara sepeda motor.”
 
Djoko kembali menegaskan, semua kesemrawutan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas sekarang ini bersumber dari kesalahan fatal yang dilakukan Kemenperin pada 2005 silam.
Jika saja kebijakannya diberlakukan bagi sepeda motor dengan cc kurang dari 100, barangkali angka kecelakaan akan rendah. Sebab sepeda motor dengan cc di bawah 100 tentunya tidak akan digunakan untuk perjalanan jarak jauh seperti mudik,” kata Djoko. (has)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Status Siaga, Lereng Gunung Agung Terbakar

Denpasar, Tengokberita.com – Lereng Gunung Agung Terbakar. Namun, kebakaran itu menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...

Pakar Transportasi: Larangan Sepeda Motor Tak Bisa Urai Kemacetan

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 2 min
0